Perspektif Hukum Tentang THR Keagamaan Dikaitkan Dengan Pandemi COVID-19

0
219
Perspektif Hukum Tentang THR Keagamaan Dikaitkan Dengan Pandemi COVID-19

Perspektif Hukum Tentang THR Keagamaan Dikaitkan Dengan Pandemi COVID-19
Oleh Erri Tjakradirana, S.H. – Founding Partner Tjakra Law

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pemeluk agama yang setiap tahunnya merayakan Hari Raya Keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk merayakan Hari Raya Keagamaan tersebut Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR Keagamaan”) kepada Pekerjanya sesuai dengan Perjanjian Kerja (“PK”), Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang dibuat antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai THR Keagamaan. Dengan adanya THR Keagamaan, maka dukungan keuangan untuk kegiatan berhari raya Pekerja di Perusahaan dapat terbantu. Apa dan bagaimana ketentuan mengenai THR Keagamaan? Siapa saja yang berhak mendapatkan THR Keagamaan? Bagaimana bentuk dan besaran THR Keagamaan? Serta hal-hal teknis terkait THR Keagamaan lainnya. Ada beberapa hal yang sering kali menjadi isu dan/atau pertanyaan yang berkembang di masyarakat, khususnya awam. Oleh karenanya, TJAKRA LAW berusaha memaparkan sekelumit terkait THR Keagamaan, serta dihubungkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Dasar hukum THR Keagamaan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”). Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terkait THR Keagamaan diatur pula di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) yang mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan (“Permenaker 4/1994”).

Sedangkan terkait pengenaan denda dan sanksi administratif terkait pelanggaran atas THR Keagamaan diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (“Permenaker 20/2016”).

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia hampir setiap tahunnya mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan pemberian THR Keagamaan sebagai pemberitahuan pelaksanaan yang biasanya ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran terkait pelaksanaan THR Keagamaan dihubungakan dengan pandemi Covid-19. Surat Edaran dimaksud adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (“SE Menaker M/6/HI.00.01/V/2020”).

PENJELASAN THR KEAGAMAAN

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hari Raya Keagamaan adalah Hari Raya Idul Fitri bagi Pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi Pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, Hari Raya Nyepi bagi Pekerja yang beragaman Hindu, Hari Raya Waisak bagi Pekerja yang beragama Budha, dan Hari Raya Imlek bagi Pekerja yang beragama Konghucu.

THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. THR adalah salah satu sumber pendapatan sah pekerja. Yang sumbernya adalah dari pengusaha yang mempekerjakan dirinya.

THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Bilamana di dalam PK, PP atau PKB yang sudah diatur pembayaran THR Keagamaan lebih awal (misalnya dibayarkan empat belas hari sebelum Hari Raya Keagamaan), maka yang berlaku adalah apa yang termuat di dalam PK, PP atau PKB tersebut.

MASA KERJA DAN BESARAN THR KEAGAMAAN

Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

             masa kerja x 1 (satu) bulan upah dibagi 12.

Adapun upah 1 (satu) bulan yang dimaksud di atas terdiri atas komponen upah:

  1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
  2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Bagi Pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:

  1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  2. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Bilamana penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan PK, PP, PKB atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari besaran nilai THR Keagamaan yang normatif, maka besaran nilai yang lebih besar tersebut yang wajib dibayarkan setiap tahunnya kepada Pekerja.

THR diberikan satu kali dalam setahun sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja yang dituangkan dalam PK, PP atau PKB.

Dalam hal Hari Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dari satu kali dalam satu tahun, maka THR diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT dan mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”) terhitung sejak tiga puluh hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan.

Adapun Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan mengalami pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebelum Hari Raya Keagamaan, tidak berhak atas THR Keagamaan terkecuali ditentukan lain dalam PK, PP atau PKB.

MASA KERJA BERLANJUT, DENDA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Dalam hal Pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut (biasanya Pekerja alih daya/outsourcing atau perusahaan dalam satu grup), maka Pekerja berhak atas THR Keagamaan pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama Pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR Keagamaan.

Bilamana terjadi dalam hubungan alih daya, maka Perusahaan baru dimaksud adalah perusahaan yang mempekerjakan dirinya (perusahaan outsourcing yang melanjutkan) dan bukan perusahaan pemberi pekerjaan (perusahaan pengguna jasa). Dengan perkataan lain THR Keagamaan bukan merupakan kewajiban perusahaan pemberi pekerjaan, melainkan perusahaan yang mempekerjakannya (perusahaan outsourcing).

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total  THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusana untuk membayar. Adapun pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja.

Adapun denda a quo dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja yang diatur dalam PP atau PKB.

Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan akan dikenai sanksi administratif, yakni: a. teguran tertulis; dan b. pembatasan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Permenaker 20/2016.

Pengenaan sanksi administratif tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan. Pengusaha yang telah dikenakan sanksi administratif, tetap wajib membayar THR Keagamaan.

SE MENAKER M/6/HI.00.01/V/2020

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan SE Menaker 6/2020 yang ditujukan kepada para Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 6 Mei 2020.

Dalam hal Perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang telah ditentukan, hendaknya diperoleh kesepakatan dengan Pekerjanya dengan mengedepankan dialog secara kekeluargaan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik.

Yang dapat disepakati dalam dialog dimaksud di atas antara lain:

  1. Bila Perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan secara penuh pada waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.
  2. Bila Perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan sama sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.
  3. Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.

Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Adanya kesepakatan dimaksud, tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada Pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Meminta agar dibentuk Pos Komando THR Keagamaan 2020 di tiap-tiap provindi dengan memperhatikan protocol Kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota serta stakeholder terkait.

CATATAN KRITIS TERKAIT SE MENAKER M/6/HI.00.01/V/2020

Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 15/2019”) dikarenakan surat edaran tidak memuat tentang norma, kewenangan dan penetapan.

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 12/2011 sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pasal 8 UU 12/2011 menyebutkan bahwa selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 12/2011 mencakup pula peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sepanjang  diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Edaran a quo bukan merupakan tindak lanjut atas PP 78/2015 juncto Permenaker 6/2016 juncto Permenaker 20/2016, serta tidak berkesesuaian dengan kedudukan hukum dan tidak menciptakan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran yang dipilih oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak mempunyai keberlakuan keluar sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan.

Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pembayaran secara bertahap dan penundaan pembayaran THR Keagamaan dimaksud.

Adapun terkait Surat Edaran menurut pendapat hukum kami tidak dapat diminta pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau diujimaterikan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagi Pekerja yang berkeberatan terhadap Perusahaan tempat Pekerja bekerja yang menggunakan dalil Surat Edaran dimaksud, maka cara penyelesaian perselisihannya adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perselisihan hubungan industrial, yakni melalui bipartit, tripartit bahkan sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun perselisihan dimaksud termasuk dalam perselisihan hak

BEL

Artikel berupa opini ini ditulis Erri  Tjakradirana, S.H. – Founding Partner TJAKRA LAW. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*