PKPU Dahlan Iskan terhadap Jawa Pos ditolak karena klaim dividen tidak dianggap sebagai utang sederhana.
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Dahlan Iskan terhadap Jawa Pos akhirnya ditolak oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
Putusan ini menarik perhatian publik, khususnya kalangan bisnis, karena menyangkut isu klasik: apakah klaim kekurangan pembayaran dividen bisa diperlakukan sebagai utang yang menjadi dasar permohonan PKPU?
Kasus ini memberikan banyak pelajaran, terutama bagi para pebisnis dan pemegang saham, tentang bagaimana hukum kepailitan dan PKPU bekerja dalam praktik, serta di mana batas antara sengketa korporasi dengan utang-piutang yang nyata.
Latar Belakang Perkara
Dahlan Iskan, yang dikenal sebagai mantan Menteri BUMN sekaligus tokoh pers nasional, mengajukan permohonan PKPU terhadap Jawa Pos. Dasarnya: Dahlan menilai Jawa Pos masih memiliki kewajiban pembayaran dividen yang belum diselesaikan kepadanya.
Selain klaim dividen, Dahlan juga berargumen bahwa Jawa Pos memiliki lebih dari satu kreditor, antara lain PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dengan demikian, ia menilai syarat minimal pengajuan PKPU terpenuhi.
Namun, Jawa Pos membantah. Pihak perusahaan menyatakan bahwa kewajiban kepada kreditor yang disebut Dahlan tidak melekat pada Jawa Pos, melainkan pada entitas lain. Selain itu, Jawa Pos menegaskan bahwa tidak ada utang dividen kepada Dahlan.
Perdebatan inilah yang kemudian sampai ke hadapan majelis hakim.
Mengapa Permohonan PKPU Ditolak?
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa klaim dividen yang diajukan Dahlan tidak memenuhi kategori pembuktian sederhana.
Mengapa? Karena pembagian dividen tidak sesederhana utang dagang atau pinjaman bank. Pembagian dividen lahir dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mekanismenya diatur ketat dalam anggaran dasar perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Sebelum sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya kekurangan pembayaran dividen, hakim harus lebih dulu menilai:
- Apakah keputusan RUPS sah menurut hukum?
- Bagaimana mekanisme eksekusi keputusan dividen tersebut?
- Apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan keputusan RUPS?
Karena itu, majelis menilai klaim dividen tidak bisa diperlakukan sebagai “utang sederhana” yang dapat langsung menjadi dasar PKPU.
Selain itu, syarat utama PKPU juga tidak terpenuhi. Dahlan gagal membuktikan bahwa Jawa Pos memiliki minimal dua kreditor. Pihak termohon, yaitu Jawa Pos, justru berhasil meyakinkan hakim bahwa utang kepada kreditor lain bukanlah kewajibannya.
Dengan tidak terpenuhinya syarat utama ini, majelis hakim menyatakan tidak perlu lagi menilai syarat lain. Permohonan pun ditolak.
Apa Itu PKPU dan Syarat Pengajuannya?
PKPU pada dasarnya adalah mekanisme hukum yang memberi kesempatan debitor menunda pembayaran utangnya, sambil menyusun rencana perdamaian dengan para kreditornya. PKPU sering digunakan perusahaan yang menghadapi kesulitan likuiditas agar tetap bisa beroperasi tanpa langsung jatuh pailit.
Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, syarat pengajuan PKPU adalah:
- Debitor memiliki lebih dari satu kreditor.
- Ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- Kreditor memperkirakan debitor tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya.
Selain itu, Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 mengatur bahwa permohonan pailit (dan juga PKPU) harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana, yaitu:
- Adanya minimal dua kreditor, dan
- Ada utang jatuh tempo yang tidak dibayar.
Konsep “pembuktian sederhana” inilah yang sering menjadi polemik.
Polemik Pembuktian Sederhana
Dalam teori hukum, pembuktian sederhana artinya bukti keberadaan utang dan jumlah kreditor sudah jelas dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Misalnya, perusahaan meminjam uang dari bank dengan perjanjian tertulis, jatuh tempo, dan tidak membayar. Itu jelas utang.
Namun, dalam praktik, hakim sering kali menilai bahwa perkara tidak sederhana apabila masih ada sengketa hukum lain yang terkait, bukti tidak cukup kuat, atau terdapat perbedaan tafsir antara para pihak.
Praktisi senior kepailitan, Jamaslin James Purba, menegaskan bahwa pembuktian sederhana tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Menurutnya, cukup ada bukti jelas tentang utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar. Tidak perlu menunggu penyelesaian sengketa lain.
Sementara itu, pakar hukum kepailitan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, memuat pendapat yang berbeda. Menurutnya, Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 tidak boleh ditafsirkan bahwa hakim boleh menolak memeriksa perkara hanya karena pembuktiannya tidak sederhana. Hakim tetap wajib memeriksa perkara, meskipun bukti tidak sederhana. Yang wajib dikabulkan hanyalah perkara yang buktinya sederhana.
Polemik ini membuat praktik PKPU di Indonesia sering kali inkonsisten. Ada perkara yang dikabulkan meski bukti masih diperdebatkan, ada pula yang ditolak dengan alasan tidak sederhana.
Pelajaran untuk Pebisnis dan Pemegang Saham
Kasus Dahlan Iskan vs Jawa Pos ini memberikan sejumlah pelajaran penting bagi dunia usaha:
- Dividen Bukan Utang Biasa
Dividen tidak otomatis bisa dikategorikan sebagai utang. Dividen lahir dari keputusan RUPS. Jika ada sengketa dividen, jalurnya bukan PKPU, melainkan melalui mekanisme korporasi atau gugatan perdata.
- PKPU Butuh Utang yang Jelas
PKPU hanya bisa diajukan bila ada utang yang nyata, jelas, dan jatuh tempo. Sengketa yang masih membutuhkan pembuktian panjang hampir pasti tidak akan dikabulkan.
- Kreditor Minimal Dua Harus Konkret
Syarat adanya minimal dua kreditor tidak bisa diakali dengan menunjuk kreditor dari entitas lain. Kreditor yang dimaksud harus nyata dan terkait langsung dengan debitor yang dimohonkan PKPU.
- Jangan Salah Kaprah Gunakan PKPU
Banyak pihak mencoba menggunakan PKPU sebagai alat tekan dalam sengketa bisnis. Padahal, PKPU adalah mekanisme serius yang dapat berujung kepailitan. Menggunakannya untuk menagih piutang yang masih diperdebatkan justru berisiko ditolak pengadilan.
- Pentingnya Strategi Hukum yang Tepat
Pebisnis perlu menyadari perbedaan antara sengketa korporasi (misalnya terkait dividen, saham, atau keputusan RUPS) dengan utang-piutang komersial. Strategi hukum yang salah tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa mencoreng reputasi di mata publik dan mitra bisnis.
Implikasi Lebih Luas
Kasus ini juga menunjukkan kelemahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia, terutama soal standar “pembuktian sederhana” yang kerap multitafsir.
Di satu sisi, aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perkara utang-piutang. Namun, di sisi lain, penafsirannya yang bergantung pada hakim membuka ruang inkonsistensi.
Bagi kalangan bisnis, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, dalam banyak kasus, PKPU digunakan sebagai strategi negosiasi antara debitor dan kreditor. Jika standar pembuktian berubah-ubah, maka prediktabilitas hukum berkurang.
Kesimpulan
Permohonan PKPU yang diajukan Dahlan Iskan ditolak karena dua alasan utama:
- Tidak terbukti adanya minimal dua kreditor pada Jawa Pos.
- Klaim dividen dianggap bukan pembuktian sederhana karena masih butuh analisis hukum mendalam terkait keabsahan keputusan RUPS.
Bagi pebisnis, kasus ini adalah pengingat penting bahwa PKPU bukan jalan pintas untuk menyelesaikan semua sengketa keuangan. PKPU hanya berlaku jika utang yang diklaim jelas, tegas, dan tidak terbantahkan.
Sementara itu, sengketa korporasi seperti dividen lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme korporasi atau gugatan perdata, bukan lewat PKPU.
Akhirnya, kasus ini juga menegaskan kembali tantangan dunia hukum bisnis Indonesia: bagaimana menciptakan kepastian hukum dalam perkara PKPU dan kepailitan, sehingga benar-benar menjadi instrumen penyelamatan bisnis, bukan sekadar alat tekan dalam sengketa.
Bimo Prasetio Pengacara Bisnis & Investasi
Partner pada kantor hukum BP Lawyers Counselors at Law
Sumber gambar: iNewsSurabaya/lukman
