Rakyat Bisa Kontrol UU Cipta Kerja “Omnibus Law” Kini dan Nanti?

0
233
Rakyat Bisa Kontrol UU Cipta Kerja “Omnibus Law” Kini dan Nanti?

Rakyat Bisa Kontrol UU Cipta Kerja “Omnibus Law” Kini dan Nanti?
Oleh: Dani Roberto Simanjuntak (Akuntan Berpraktik, Kuasa Hukum Pajak, Konsultan Bisnis)

RUU Omnibus Law Dinilai Tak Punya Pijakan Hukum. Penerapan Omnibus Law dinilai berpotensi menambah masalah baru dalam sistem hukum Indonesia; terburu-buru dan tertutup; dan berpotensi melanggar hak warga negara terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. (sumber: Artikel Utama Hukum Online.com hari Jumat tanggal 10 Januari 2020).

Draft UU Cipta Kerja “Omnibus Law” sudah dibahas tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu dalam rapat paripurna DPR RI. Bagaimana kontrol dilakukan masyarakat terhadap RUU tersebut?

Bicara asas legalitas dan timing bahwa kontrol dapat dilakukan bila RUU Omnibus Law telah diundangkan maksudnya RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan  oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk  disahkan menjadi UU. Jadi yang mengesahkan adalah Presiden. (Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15/2019).

Mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control mechanism) untuk UU Omnibus Law dengan opsi sebagai berikut:

  1. “Legislative Control” atau “Legislative Review”

Kontrol terhadap norma hukum melalui pengawasan atau pengendalian politik yang dilakukan oleh Lembaga politik misalnya Lembaga pewakilan rakyat atau parlemen dalam hal ini DPR. Revisi terhadap UU dapat dilakukan melalui dan oleh DPR sebagai lembaga yang yang memang berwenang membentuk dan mengubah UU yang bersangkutan. Praktiknya dalam waktu dekat ini sangatlah sulit untuk menerapkan kontrol ini karena hanya 2 Fraksi yang menyampaikan secara tegas penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja tapi tidak menutup kemungkinan bila rakyat mendorong anggota DPR melalui jalur politik guna merubah isi pasal yang tidak berlandaskan konstitusi UUD 1945.

 

  1. “Administrative Control” atau “Executive Review”

Badan-badan yang memang secara langsung diberi delegasi kewenangan oleh UU untuk melaksanakan Omnibus Law dapat mengajukan usaha memperbaiki atau merevisi isi pasal UU yang bersangkutan. Lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “bestuur” di bidang eksekutif. Praktiknya sangatlah berat bila rakyat ingin meminta pemerintah merevisi isi pasal UU Omnibus Law pasalnya pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang membuat draft RUU Omnibus Law dan mengajukan ke DPR sehingga pasal-pasal yang ada dalam draft tersebut sudah dipertimbangkan dahulu dalam segala aspek.

 

  1. “Legal Control”, “Judicial Control” atau “Judicial Review”

Kontrol ini mekanismenya dilakukan oleh badan peradilan dengan sistem tersentralisasi di Indonesia, yaitu pengujian atas UU Omnibus Law terpusat di Mahkamah Konstitusi,  sedangkan pengujian atas peraturan perundang-undangan dibawah UU Omnibus Law dipusatkan di Mahkamah Agung. Dalam praktiknya inilah opsi yang paling efektif dibandingkan opsi 1 dan opsi 2 diatas karena pengadilan di Indonesia bersifat independensi dan merupakan Lembaga yudikatif. Lembaga tinggi inilah yang akan menguji apakah UU Omnibus Law ini bertentangan dengan landasan konstitusi UUD 1945 atau tidak. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15/2019.

 

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Dani Roberto Simanjuntak (Akuntan Berpraktik, Kuasa Hukum Pajak, Konsultan Bisnis). Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*