Legalitas umrah mandiri memang menjanjikan kebebasan baru bagi jemaah Indonesia. Namun di balik kemudahan itu, mengintai celah hukum yang bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab bila regulasi pelaksanaannya tak cermat disusun.
“Sekarang siapapun bisa berangkat umroh tanpa lewat biro travel!”
Kalimat itu menggema di berbagai grup WhatsApp dan platiform Tiktok sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kebijakan ini lahir bukan dalam ruang hampa. Pemerintah Arab Saudi kini membuka akses visa umrah yang lebih longgar, bahkan memungkinkan siapa pun datang secara mandiri. Indonesia pun menyesuaikan diri: mengakui “umrah mandiri” sebagai opsi resmi selain melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan pemerintah.
Namun, dari kacamata hukum, setiap liberalisasi membawa konsekuensi. Pengakuan legal terhadap umrah mandiri memang progresif, tetapi tanpa batas yang jelas, kebijakan ini bisa melahirkan generasi baru “travel umrah gelap” yang beroperasi di ruang abu-abu.
Dasar Hukum: Dari Wajib Biro ke Opsi Mandiri
Sebelum revisi, Pasal 86 UU No. 8/2019 mewajibkan setiap jemaah berangkat melalui PPIU berizin. Ketentuan itu memberi kontrol penuh kepada negara: mulai dari verifikasi dokumen, pengawasan layanan, hingga tanggung jawab jika terjadi masalah di Arab Saudi.
Kini, UU No. 14/2025 menambah Pasal 87A, yang membuka tiga jalur:
- Umrah melalui PPIU.
- Umrah secara mandiri.
- Umrah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Artinya, seseorang boleh mengatur sendiri seluruh proses ibadahnya (visa, akomodasi, dan transportasi) tanpa perantara biro. Secara filosofis, hal ini sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Namun dalam praktik, kebebasan ini menciptakan tantangan hukum baru: bagaimana memastikan jemaah tetap terlindungi tanpa biro yang memayungi mereka?
Asas Pelindungan Tetap Harus Menjadi Rohnya
Meskipun umrah mandiri dilegalkan, asas pelindungan jemaah tetap menjadi pilar utama. Pasal 2 UU No. 14/2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah harus berdasarkan prinsip syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan kata lain, meski jemaah berangkat secara mandiri, negara tidak boleh abai. Negara tetap berkewajiban memastikan keamanan, keselamatan, dan kepastian layanan selama perjalanan ibadah berlangsung.
Namun, untuk menunaikan kewajiban itu, dibutuhkan aturan pelaksana (Permen) yang konkret. Tanpa Permen, seluruh idealisme hukum dalam UU hanya berhenti sebagai teks indah di lembar negara.
Batasan Hukum soal “Mandiri” dan “PPIU”
Secara konseptual, “mandiri” berarti jemaah mengurus seluruh keperluan sendiri tanpa perantara. Tapi bagaimana bila seseorang membantu sekelompok jemaah mengurus visa, tiket, dan hotel secara kolektif—lalu menerima imbalan?
Inilah area abu-abu yang bisa melahirkan masalah hukum.
Pasal 85 UU Haji dan Umrah menegaskan bahwa hanya PPIU berizin yang boleh menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Setiap pihak lain yang menghimpun dana, mengatur keberangkatan, atau menjual paket perjalanan tanpa izin termasuk kategori penyelenggara ilegal.
Jadi, jika ada komunitas, yayasan, atau individu yang mengorganisir keberangkatan 20–30 jemaah, menagih pembayaran, lalu menyebut diri sebagai “pendamping umrah mandiri”, maka tindakan itu pada dasarnya memenuhi unsur penyelenggaraan tanpa izin.
Label “mandiri” tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum.
Potensi Lahirnya “PPIU Gelap”
Dengan adanya ruang legal untuk berangkat tanpa biro, sejumlah pihak non-PPIU mulai melirik peluang baru. Beberapa bahkan mempromosikan diri sebagai travel partner atau pendamping spiritual untuk “jamaah mandiri”.
Masalahnya, di balik promosi religius itu tersimpan risiko besar. Begitu mereka menghimpun dana kolektif, menentukan tanggal keberangkatan, dan menjanjikan layanan transportasi atau akomodasi, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur penyelenggaraan umrah tanpa izin.
Akibatnya? Tidak hanya berpotensi merugikan jemaah, tetapi juga melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 116 UU No. 8/2019.
Jerat Pidana untuk Travel Umrah “Gelap”
Pasal 116 UU No. 8 Tahun 2019 (yang tetap berlaku dalam UU 14/2025) secara tegas menyebut:
“Setiap orang yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
Ketentuan ini menegaskan dua hal penting:
- Delik formil — cukup terbukti bahwa seseorang menyelenggarakan perjalanan tanpa izin.
- Sanksi ganda — berupa pidana penjara dan denda besar.
Dengan dasar pasal ini, siapa pun—baik individu, komunitas, maupun perusahaan yang mengatur keberangkatan jamaah dengan mengatasnamakan “umrah mandiri” tetapi faktanya berperan sebagai penyelenggara, dapat dijerat pidana.
Contoh Praktik dan Risiko Hukum
Bayangkan seorang ustaz membuka program “Umrah Mandiri Bareng Ustaz X”. Ia tidak punya izin PPIU, namun menawarkan paket Rp20 juta lengkap dengan tiket dan hotel. Peserta transfer ke rekening panitia.
Dari perspektif hukum, ustaz dan panitianya bisa dikenai Pasal 116, karena telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin. Mereka bukan jemaah mandiri, melainkan penyelenggara ilegal.
Apabila terjadi penipuan, overstay, atau jemaah terlantar, maka ancaman hukum bisa berlipat: pidana penipuan, pidana pelanggaran UU Haji dan Umrah, dan tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian.
Tantangan Pemerintah dalam Menyusun Permen
Wakil Menteri Haji dan Umrah sudah menyebut: “Umrah mandiri itu keniscayaan, Permennya sedang disiapkan.” Namun agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang, aturan pelaksananya harus menjawab beberapa hal krusial:
- Definisi yang Tegas.
- Kewajiban Registrasi Nasional.
- Standar Layanan Minimum.
- Skema Penindakan Efektif.
- Koordinasi Bilateral dengan Arab Saudi.
Oleh karena itu, saran bagi Pemerintah:
- Permen harus eksplisit mengadopsi sanksi administratif.
- Kembangkan sistem pengawasan digital berbasis visa.
- Bangun kanal pengaduan daring untuk jemaah mandiri.
Saran bagi Pihak Non-PPIU
Bagi agen wisata, komunitas, atau influencer yang ingin berperan, ada batas hukum:
- Dilarang menghimpun dana jemaah secara kolektif.
- Dilarang menjual paket umrah tanpa izin.
- Diperbolehkan memberi layanan konsultasi atau edukasi non-komersial.
Langkah bijak bagi mereka yang non-PPIU adalah bermitra dengan PPIU berizin agar tetap legal. Dan tidak “menormalisasi” layanan travel gelap penyelenggara umroh mandiri.
Umrah mandiri adalah keniscayaan, tetapi bukan tanpa batas. Negara memberi ruang bagi umat untuk mandiri, namun juga memberi peringatan keras bagi siapa pun yang menyalahgunakan ruang itu.
Bagi pemerintah, tantangan terbesar bukan hanya menyusun aturan, tetapi menegakkan Pasal 116 secara nyata. Bagi masyarakat, tantangan utamanya adalah memahami perbedaan antara kemandirian dan kecerobohan hukum.
Jika regulasi ini dijaga dengan tegas, maka “umrah mandiri” bukan sekadar slogan kebebasan, tetapi simbol kedewasaan hukum dan kematangan bangsa dalam mengelola urusan suci dengan cara yang bertanggung jawab.
Sedangkan bagi Pagi PPIU, ini menjadi tantangan untuk meningkatkan value dan benefit agar tetap menarik di mata calon Jemaah umroh. Karena tetap terbuka market yang menginginkan layanan umroh yang nyaman agar ibadah tenang dan lebih efektif.
Artikel ini ditulis oleh, Bimo Prasetio
Advokat pada Kantor Hukum BP Lawyers Counselors at Law
