RUPS Tahunan kini bukan lagi sekadar agenda formal di atas kertas. Pasca Permenkum No. 49 Tahun 2025, kewajiban RUPS dan Laporan Tahunan PT mulai terhubung dengan kepatuhan administratif melalui SABH AHU.
Akses AHU kini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan setiap Perseroan Terbatas. Sejak berlakunya Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian Laporan Tahunan tidak lagi hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan berbagai proses bisnis perusahaan.
Kesalahan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menghambat layanan administrasi perseroan, memengaruhi proses di OSS, hingga berdampak pada tender, investasi, dan due diligence. Lalu, apa saja yang sebenarnya wajib dipenuhi perusahaan dan bagaimana cara memastikan kepatuhannya?
Untuk membahas hal ini dengan praktis, KlikLegal x LEGALO menghadirkan webinar “Akses AHU Bisa Diblokir? Pahami Kewajiban RUPS & Laporan Tahunan PT di 2026” bersama Lita Paromita Siregar, S.H., LL.M., M.Kn dan Tien Mulyanthi, A.Md., SE., BKP., M.Sc.
Selasa, 30 Juni 2026
pukul 15.00 WIB
via Zoom
Daftarkan diri Anda melalui link berikut ini: https://bit.ly/EventLEGALO
Pahami segera langkah compliance yang tepat sebelum administrasi perusahaan berubah menjadi hambatan bisnis.
Baca juga: RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan PT: Babak Baru Kepatuhan Korporasi di Sistem AHU
