Deadline Penyesuaian KBLI 2025 menjadi perhatian pelaku usaha setelah AHU dan OSS mulai menggunakan klasifikasi terbaru. Dengan target integrasi sistem paling lambat 18 Juni 2026, perusahaan perlu mengecek konsistensi akta, OSS, dan izin usaha.
Deadline Penyesuaian KBLI 2025 tengah menjadi isu yang perlu diperhatikan pelaku usaha, terutama bagi perusahaan yang sedang mengurus pendirian, perubahan anggaran dasar, atau penyesuaian perizinan berusaha. Pemerintah melalui Kementerian Hukum bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulai menerapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 pada Sistem AHU Online dan Sistem OSS.
Perubahan ini bukan hanya menyentuh kode usaha, tetapi juga berhubungan langsung dengan administrasi legalitas perusahaan. Agar lebih mudah dipahami, berikut timeline penting penerapan KBLI 2025 yang perlu dicermati pelaku usaha.
Timeline dan Persiapan
- 13–14 Juni 2026
Pada periode ini, Sistem OSS Berbasis Risiko tidak dapat diakses karena dilakukan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan tersebut berkaitan dengan implementasi KBLI 2025 dan penyesuaian integrasi antara Sistem OSS dan Sistem AHU. Artinya, pelaku usaha perlu mengantisipasi jeda layanan ini jika sedang mengurus perizinan atau perubahan data usaha.
- 15 Juni 2026
Mulai tanggal ini, permohonan pendirian badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, wajib menggunakan kode dan uraian kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2025. Ketentuan ini berlaku untuk Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Koperasi, Persekutuan Perdata, Firma, hingga CV. Permohonan perubahan anggaran dasar, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha juga harus menyesuaikan dengan klasifikasi terbaru.
Baca juga: Divestasi Pizza Hut Dan Sinyal Perubahan Strategi Bisnis
- Paling Lambat 18 Juni 2026
Dalam sosialisasi pemerintah, implementasi KBLI 2025 disebut akan dilakukan secara terintegrasi pada Sistem AHU, Sistem OSS, dan berbagai subsistem di kementerian/lembaga. Target integrasi ini diharapkan terlaksana paling lambat 18 Juni 2026. Dengan begitu, pelaku usaha perlu memahami bahwa penyesuaian KBLI bukan lagi isu satu sistem saja, melainkan sudah menjadi bagian dari ekosistem perizinan digital yang saling terhubung.
Kode Usaha Lama Bisa Jadi Hambatan Baru
Bagi banyak pelaku usaha, perubahan KBLI sering terlihat seperti urusan administratif biasa. Padahal, kode KBLI menjadi dasar penting dalam membaca kegiatan usaha perusahaan, baik di akta, AHU, maupun OSS. Jika kode lama tidak lagi sesuai dengan kegiatan aktual perusahaan, proses legalitas berikutnya bisa menjadi lebih panjang dan melelahkan.
Kendala yang paling terasa kemungkinan muncul pada perusahaan yang sudah lama berjalan. Banyak bisnis berkembang dari waktu ke waktu, tetapi dokumen legalitasnya belum tentu ikut diperbarui. Saat sistem mulai membaca KBLI 2025 secara terintegrasi, ketidaksesuaian antara akta, maksud dan tujuan, izin OSS, dan kegiatan aktual bisa menjadi sumber masalah baru.
Situasi ini juga bisa berdampak pada kebutuhan bisnis yang lebih strategis. Misalnya, saat perusahaan ingin mengikuti tender, membuka cabang, menambah lini usaha, mengurus izin sektoral, atau masuk proses due diligence investor. Dalam kondisi seperti itu, KBLI yang tidak rapi bisa menjadi hambatan administratif yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Penyesuaian KBLI Jadi Bagian dari Tata Kelola Perusahaan
Lita Paromita Siregar, Partner pada BP Lawyers Counselors at Law memberikan pandangannya:
“Perubahan KBLI memang tidak membuat Perizinan Berusaha jadi tidak valid, namun penting untuk diperhatikan bahwa konsistensi antara data pada akta, sistem OSS dan produk Perizinan Berusaha merupakan bagian dari dari Tata Kelola Perusahaan yang baik. Oleh karena itu, pelaku usaha hendaknya menyikapi dengan serius kewajiban penyesuaian KBLI ini,” ungkap Lita.
Dengan demikian, penyesuaian KBLI 2025 tidak perlu dipahami sebagai ancaman langsung terhadap keberlakuan izin usaha yang sudah dimiliki perusahaan. Namun, perubahan ini tetap perlu ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut konsistensi data legalitas perusahaan di berbagai sistem.
Semakin rapi hubungan antara akta, OSS, dan produk perizinan berusaha, semakin kecil pula potensi hambatan administratif ketika perusahaan melakukan perubahan data, ekspansi, mengikuti tender, atau menjalani.
Cek KBLI Sebelum Terhambat Sistem
Penerapan KBLI 2025 sebaiknya tidak dipandang sebagai perubahan kode semata. Ini adalah momentum bagi pelaku usaha untuk melakukan pengecekan ulang terhadap legalitas perusahaannya. Apakah kegiatan usaha di lapangan sudah sesuai dengan akta, apakah KBLI di OSS masih relevan, dan apakah perlu ada perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar.
Dengan adanya timeline 13–14 Juni, 15 Juni, dan target integrasi 18 Juni 2026, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai sistem menolak atau proses perizinan tertunda. Pemeriksaan lebih awal dapat membantu bisnis bergerak lebih tenang, terutama bagi perusahaan yang sedang ekspansi atau memiliki rencana pengurusan izin dalam waktu dekat. Di era administrasi digital, kerapian legalitas bukan lagi pelengkap, melainkan bagian penting dari kelancaran usaha.
(RED)
