Bappebti Blokir 249 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tak Berizin Sepanjang Agustus, Lagi-Lagi Ada Binomo!
“Modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member.”
Dalam rangka melindungi masyarakat, sepanjang Agustus 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, memblokir 249 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak mempunyai izin dari Bappebti. Sebelumnya tercatat, Bappebti telah memblokir 704 domain situs web serupa, sejak Januari hingga Juli 2021.
Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, mengungkapkan pemblokiran ini menjadi yang terbanyak di 2021. “Pemblokiran di bulan Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak sepanjang 2021. Pengawasan dan pengamatan ini bertujuan untuk mencegah adanya kerugian masyarakat. Hal ini mengingat saat ini banyak modus baru yang muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur mengikuti investasi di bidang PBK tanpa perlu memperhatikan pentingnya memiliki pengetahuan tentang mekanisme trading di PBK,” ujar Wisnu, dikutip dari siaran pers Kemendag, (18/09).
Domain situs yang terblokir pada Agustus ini, mayoritas meliputi, duplikasi situs web dari pialang berjangka berizin, situs web introducing broker dari pialang berjangka luar negeri, dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading.
Tak hanya terpantau masih menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir juga terpantau telah menggunakan modus baru. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, dalam kesempatan yang sama.
Syist memaparkan, “Modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member. Namun secara umum, seperti halnya entitas-entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan. Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi introducing broker dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang.”
Berdasarkan pantauan sepanjang Agustus 2021, juga ditemukan di antara entitas-entitas tersebut terdapat yang menyalahgunakan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan Kemendag. SIUPL diberikan untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa software e-book.
Namun, pada praktiknya, banyak yang menampilkan SIUPL untuk menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan robot trading atau Expert Advisor (EA) bersistem member get member, bukan untuk menjual software e-book.
Selain penyalahgunaan SIUPL, juga terdapat entitas yang menawarkan paket investasi robot trading (EA) hanya dengan menampilkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
Syist menegaskan, untuk berusaha di bidang PBK, pelaku usaha harus memiliki izin-izin yang lengkap, meliputi izin dari Bappebti. “Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan tersebut memerlukan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP dan NIB saja. Dalam hal berkegiatan usaha di bidang PBK, izin usaha harus didapatkan dari Bappebti,” ujarnya.
Syist juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih investasi PBK. Investasi PBK bersifat high risk high return, potensi mendapatkan keuntungan ataupun kerugian sama besarnya.
“Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergiur dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat,” ujar Syist.
Selain memastikan legalitas, tidak mudah tergiur dengan keuntungan instan, masyarakat juga harus waspada dengan penawaran yang mengiming-imingi pemberian bonus atau komisi, jika berhasil merekrut anggota baru sebagai downline (sistem member get member). Sebab dalam PBK tidak dikenal adanya sistem tersebut.
Diantara 249 domain situs yang diblokir, ada 4 yang berasal dari entitas Binomo, yakni https://binomo-investment.com, https://binomolink.com, https://binomoclub.com, dan https://loginbinomo.biz. Binomo ini muncul lagi, padahal di kloter pemblokiran sebelumnya, Juli 2021, Binomo juga telah diblokir melalui https://binomoidr.com.
Aturan Perizinan Berusaha bagi Pialang Berjangka
Adapun, aturan perizinan berusaha bagi pialang berjangka diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
Perizinan berusaha yang diberikan berupa Persetujuan Perantara Perdagangan Fisik Komoditi, yang mensyaratkan berikut ini:
- Rencana usaha 3 tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, proyeksi keuangan, fasilitas komunikasi, dan sistem pengawasan internal;
- Dokumen keanggotaan di Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
- Laporan keuangan atas modal disetor dan saldo modal akhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Salinan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka;
- Surat Perjanjian Kerjasama dengan Bursa Berjangka;
- Dokumen pembukaan rekening terpisah, yang terdiri dari, Surat Persetujuan rekening yang terpisah dari Kepala Bappebti dan Surat Kuasa kepada Kepala Bappebti;
- Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Fisik yang menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaku usaha wajib menyerahkan persyaratan pemenuhan komitmen di atas dalam waktu maksimal 10 hari melalui Online Single Submission (OSS). Sementara, pemeriksaan dokumen oleh instansi berwenang, dalam hal ini Kepala c.q. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, adalah dalam 3 hari. Proses perizinan ini dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun.
AAB
