Berbagai Aspek yang Perlu Diperhatikan Oleh Perusahaan Pra dan Pasca Likuidasi Perusahaan

0
53
Berbagai Aspek yang Perlu Diperhatikan Oleh Perusahaan pada Proses Pra dan Pasca Likuidasi dan Penutupan Perusahaan

Berbagai Aspek yang Perlu Diperhatikan Oleh Perusahaan Pra dan Pasca Likuidasi Perusahaan

“Terkait likuidasi dan penutupan perusahaan bukan merupakan proses yang bisa disepelekan, namun proses ini juga tidak semenakutkan atau sesusah yang disampaikan. Tetap perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan perusahan itu tutup, tujuan apa yang ingin dicapai dan apakah penutupan perusahan memang merupakan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut”.

Senin (27/7) lalu, Kantor Hukum BP Lawyers menyelenggarakan webinar dengan tema: “Salah Kaprah Penutupan Perusahaan dan Likuidasi”. Pada kesempatan itu, Partner dari Kantor Hukum BP Lawyers, Sekar Ayu mengatakan, likuidasi merupakan proses pemberesan hak dan kewajiban perusahaan yang ingin melakukan penutupan dan kemudian mencabut status badan hukumnya. Menurut Sekar, alasan-alasan perusahaan melakukan penutupan bermacam-macam. Adapun sebagai berikut:

Pertama, sudah tidak ingin lagi melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan tidak ingin juga mengubah bidang usahanya ke bidang lain.

Kedua, alasan ekonomis.

“Terlalu sulit untuk melanjutkan kegiatan usaha karena rugi, kalau diteruskan kegiatan usahanya akan banyak rugi daripada ditutup,” ucapnya.

Ketiga, sudah tidak ada kegiatan lagi.

“Tidak ada melakukan kegiatan bisnis, tidak ada melakukan perjanjian dan seperti PT kosonglah, sehingga lebih baik dilakukan penutupan,” ujarnya.

Sekar menuturkan, sebagai konsultan hukum atau lawyer, pertanyaan yang lazim dirinya tanyakan kepada klien sebelum melakukan proses likuidasi, yakni terkait penutupan perusahan tersebut apakah sudah disetujui oleh semua pemegang saham. Katanya, penutupan perusahaan tidak seperti menutup toko, yang mana ketika proses itu dimulai, maka tidak bisa lagi untuk dimundurkan atau dilakukan pembatalan.

“Kalau sudah memasuki likuidasi, itu tidak bisa diperbaiki atau kembali lagi seperti semula, yang mana perusahaan sudah tidak bisa melakukan tindakan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya, menjadi pertanyaan lagi terkait seperti: berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup perusahaan? apa saja yang harus dilakukan untuk menutup perusahaan? berapa biaya yang diperlukan?,” lanjutnya.

Sekar menyebutkan, penutupan perusahaan tidak selalu menjadi langkah yang tepat terhadap tujuan perusahaan, apabila ternyata dikemudian hari perusahaan tersebut masih digunakan, maka proses penutupan itu jangan dilakukan dulu.

“Atau ternyata perusahaan ini dalam perjalanannya masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, tentunya ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penutupan. Itu yang menjadi penting untuk mendapatkan perspektif dari pihak-pihak yang memiliki experience atau expertise di bidangnya sebelum memutuskan menutup perusahaan,” bebernya.

Sekar mengungkapkan, adapun pihak-pihak yang terlibat pada proses likuidasi selain daripada internal perusahaan, yang mana pihak-pihak tersebut disarankan untuk ada yaitu: konsultan keuangan, akuntansi, dan pajak perusahaan.

“Karena ini proses terakhir perusahaan di Indonesia. Semua terkait dengan keuangan, akuntansi, dan pajaknya harus beres. Konsultan melakukan pre-audit, menguji tuntas kondisi perusahaan seperti apa. Kemudian, memastikan agar pemahaman perusahaan dan Kantor Pajak sama mengenai kewajiban yang harus dibayarkan. Kalau tidak ada konsultan pajak, Kami sarankan perusahaan untuk melakukan konsultasi dengan Account Representative di Kantor Pajak sebelum memulai penutupan,” sebutnya.

Selain itu, HR juga harus dilibatkan, terutama jika perusahaan masih memiliki karyawan, yang mana harus diselesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan sebelum melakukan penutupan.

“Bisa dilakukan melalui PHK atau cara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Terakhir, adalah konsultan hukum atau lawyer, berperan untuk mengecek semua proses likuidasi atau perusahaan dilakukan berdasarkan UU No. 40/2007. Juga memastikan seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan secara hukum diselesaikan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, baik secara hukum perusahaan maupun di sektor usahanya masing-masing,” tukasnya.

Sekar menjelaskan, untuk melakukan proses pembubaran perusahaan, maka berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri atas berbagai dasar sebagai berikut:

Pertama, keputusan RUPS.

“Yaitu berdasarkan keputusan pemegang saham. Terkait kuorum yang dibutuhkan untuk membubarkan suatu perusahaan, terdapat kuota untuk RUPSnya itu sendiri. Kuorumnya terdapat di Pasal 49 UU No. 40/2007. Dimana RUPS untuk melakukan pembubaran itu, hanya dapat dilangsungkan dalam hal 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir, dan sah apabila disetujui 3/4 bagian dari jumlah suara yang datang. Jika kuorum itu tidak terpenuhi, maka perseroan diwajibkan menggelar RUPS yang kedua. Walaupun tidak 100 persen, diharapkan 100 persen pemegang saham menyetujui pembubaran perusahaan  untuk memitigasi sengketa di kemudian hari,” jelasnya.

Kedua, jangka waktu di anggaran dasarnya sudah berakhir.

“Walaupun ini sangat jarang, karena rata-rata perusahaan sekarang didirikan untuk waktu yang tidak terbatas,” sambungnya.

Ketiga, penetapan pengadilan untuk membubarkan perseroan.

Keempat, dicabutnya status kepailitan.

“Bahwa harta perusahaan tidak cukup membayar kepailitan, atau karena harta pailit perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam insolvensi,” terangnya.

Kelima, dicabutnya izin usaha perusahaan.

“Sehingga dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, di dalam peraturan yang mengaturnya, misalnya perusahaan asuransi, menjadi kewajiban untuk melakukan likuidasi atau menutup perusahaannya,” imbuhnya.

Disebutkan Sekar, sebagai seorang lawyer, adapun pertanyaan yang sering diajukan kepada klien selain mengkonfirmasi persetujuan seluruh pemegang saham, yakni juga terkait histori dari perusahaan itu sendiri.

“Misalnya, sudah berapa lama perusahaan berdiri? Kemudian juga apa saja aset yang dimiliki oleh perusahaan? Selain aset tentunya apakah ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang saat ini harus dipenuhi? Saat ini apakah masih memiliki karyawan di perusahaan? Apakah masih aktif melakukan kegiatannya? Apa rencana perusahaan kedepannya? Apakah perusahaan setuju melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan? Atau sudah adakah kesepakatan lain yang disepakati? Kemudian terkait kewajiban pajaknya, Apakah perusahaan memiliki konsultan pajak? Apakah perusahaan tersebut melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara rutin? Ini menjadi pertanyan-pertanyaan yang biasa Kami sampaikan kepada klien dalam melakukan likuidasi,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, setelah pertanyaan di atas terjawab, dirinya kemudian melakukan pemetaan terhadap resiko-resiko yang timbul. Menurutnya, seorang lawyer atau konsultan hukum harus mengetahui sejarah dari perusahaan itu karena  hal tersebut untuk menentukan terkait banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sebelum proses penutupan itu selesai.

“Karena ketika suatu perusahaan ditutup, itu tidak semudah di awal pendirian. Jadi ada kewajiban dari perusahaan untuk membereskan semua kewajiban-kewajibannya. Pertama, kewajibannya kepada negara yakni membayar pajak. Kemudian, kewajiban kepada karyawan dan yang terakhir kewajiban kepada pihak ketiga. Dalam hukum jaminan, sebagaimana diketahui, bahwa pihak ketiga ini jika memiliki kreditur, maka ada yang namanya kreditur preferen dan konkuren. Dari awal ini harus dibahas, karena semua yang melekat pada PT harus dibereskan,” tandasnya.

Menurut Sekar, bukan tidak mungkin dalam perjalanan setelah ditutupnya perusahaan, perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Hal tersebut kata Sekar, dikarenakan ditemukannya kewajiban-kewajiban perusahaan yang perusahaan sendiri itu tidak sadar.

“Ketika tutup perusahaan akan diperiksa oleh berbagai pihak, sebelum dinyatakan bahwa perusahaan sudah bisa menutup akun atau menutup status, sehingga bisa bubar. Dalam pemeriksaan ini berdasarkan pengalaman Saya, kadang-kadang perusahaan itu kaget sendiri,” paparnya.

Sekar mengatakan, apabila perusahaan sudah tidak aktif tetapi belum secara resmi dilikuidasi, maka konsekuensinya apabila tetap didiamkan ialah akan tetap ada kewajiban-kewajiban secara hukum yang mengikat perusahaan.

“Yang paling utama dan tidak bisa lepas yaitu kewajiban melaporkan pajak setiap bulannya. Ini tetap dilakukan walaupun perusahaan tidak ada transaksi dan bahkan nihil pun wajib. Jika tidak dilakukan, tentu konsekuensinya ada denda dari setiap pelaporan yang tidak dilaporkan dan terus berjalan walaupun tidak ada kegiatan. Memang laporan-laporan lain tidak ada efeknya sebesar laporan pajak, tetapi tetap menjadi kewajiban. Misalnya, untuk perusahaan yang modal investasinya di atas Rp500 Juta, ada kewajiban melaporkan LKPM ke BKPM. Ada juga kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan, walaupun sudah tidak mempunyai tenaga kerja. Jadi, kewajiban sebagai badan hukumnya tetap hidup walaupun tidak digunakan,” jelasnya.

Sekar menerangkan, adapun prosedur atau tahapan-tahapan likuidasi dalam konteks kesepakatan RUPS tersebut sebagai berikut:

Pertama, pemegang saham melakukan RUPS atau menandatangani keputusan penggantinya yang menyatakan seluruh pemegang saham sepakat untuk melakukan pembubaran.

“Dalam menyetujui pembubaran ini, RUPS juga menunjuk satu orang yang disebut sebagai  likuidator. Ketika perusahaan ini masih aktif, perusahaan itu dipimpin oleh Direksi yang mewakili perusahaan dalam melakukan urusannya. Namun, ketika perusahaan diputuskan untuk tutup, maka Direktur ini tidak lagi menjadi pihak yang berwenang mewakili perusahaan, yang mana perannya digantikan oleh likuidator. Oleh karenanya, likuidator ini bisa dipilih dari Direksi yang ada atau pihak ketiga, misalnya lawyer, konsultan pajak, maupun pemegang sahamnya. Pokoknya siapa pun yang bisa ada di Indonesia, membereskan semua aset, semua kewajiban, semua perihal perusahaan yang perlu dibereskan, dan sampai akhirnya perusahaan itu bubar dan dicabut status badan hukumnya,” ujarnya.

Kedua, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat penerimaan bahwa perusahaan sudah menyatakan akan membubarkan dirinya dan pengumuman pada surat kabar.

“Sejak saat itu perusahaan harus dipanggil dengan PT (sesuai nama PTnya) dalam kurung dalam likuidasi. Diumumkan di surat kabar, bahwa perusahaan ini sudah dibubarkan. Dalam hal ada kreditur atau para pihak yang merasa kewajibannya harus dipenuhi, harap menghubungi perusahaan dalam waktu 30 hari. Setelah pemberesan aset selesai, yang mana aset-asetnya sudah dijual, kewajiban-kewajibannya sudah dibayar, apapun sisanya akan dikembalikan ke pemegang saham sesuai dengan proporsi mereka memasukan modal di awal pendirian PT. Proses ini yang berjalan cukup lama karena harus melakukan pencabutan Izin, menjual aset yang harus dijual sampai habis, dan ada hutang yang harus dibayarkan,” katanya.

Ketiga, menutup rekening bank yang dimiliki perusahaan.

“Tentunya setelah kewajiban finansial selesai, ada langkah yang walaupun tidak diatur dalam UU, yakni penutupan rekening bank perusahaan. Penutupan rekening bank tersebut dilakukan sebelum likuidasi selesai. Ini sangat penting, yang mana kadangkala perusahaan lupa. Prosesnya sendiri tidak mudah, ketika rekening perusahaan ditutup, pertanyaan dari klien nantinya terkait uang yang dipakai diletakan dimana? Di sini pentingnya memilih seorang likuidator. Karena likuidator ini yang memiliki kewajiban, hak, dan kewangan untuk melakukan pemberasan. Terkait persoalan pajak yang belum diselesaikan setelah penutupan rekening bank, lantas kemana kantor pajak dan kemana karyawan harus menghadap? tentunya ke likuidator,” bebernya.

Keempat, datang ke kantor pajak mengajukan pencabutan NPWP dan dokumen pajak lainnya.

“Seperti SPPKP atau pengusaha kena pajak. Ini bisa Kita bilang gampang-gampang susah. Karena sebagai lawyer atau konsultan hukum, tentunya Kita tidak tahu perusahaan klien Kita ini sudah melakukan kegiatan usaha apa saja, transaksi apa saja, apakah transaksi atau pun kegiatan usahanya dicatat dengan baik dibagian laporan keuangannya, dan dilaporkan dengan baik juga ke kantor pajak. Oleh karena itu Kita selalu bekerjasama dengan konsultan pajak klien,” tambahnya.

Berikutnya, Sekar menyatakan, ada perusahaan di Indonesia memiliki tahun buku dari Januari sampai dengan Desember, yang mana tahun buku itu sendiri adalah tahun berkegiatan usaha. Nantinya kata Sekar, akan dihitung apakah kegiatan usaha tersebut untung atau mengalami kerugian.

“Kalau untung akan bagi dividen, kalau rugi berarti tidak boleh. Namun, di dalam prakteknya di negara lain tahun bukunya itu tidak dari Januari sampai Desember. Misalnya, April sampai Maret. Ini sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia, dengan cara merubah anggaran dasar. Tetapi yang harus diperhatikan oleh seorang lawyer, perubahan tahun buku ini dilaporkan ke kantor pajak. Laporan perubahan tahun buku itu akan merubah nomor satu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu akan merubah laporan pajak terutama laporan pajak tahunan, yaitu  SPT. Jadi, jika tidak dilaporkan, akan menjadi suatu hal yang bertentangan atau tidak harmonis, ketika masih aktif menjadi terlambat atau ketika di akhir seperti pembubaran ini dimungkinkan terjadinya  kesalahan pembuatan laporan,” katanya.

Kelima, mengadakan RUPS kedua untuk menyetujui hasil pemberesan yang nantinya dituangkan dalam neraca keuangan.

“Pemegang saham menyetujui hal tersebut dan menyetujui sisa uang dari penutupan perusahaan itu dikembalikan kepada pemegang saham. Akan menunggu lagi 60 hari  untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang menagih kewajibannya sebelum uang itu masuk ke pemegang saham,” tegasnya.

Keenam, RUPS terakhir untuk menyetujui semua hasil likuidasi.

“Menerima laporan dari likuidator yang menyatakan apa saja yang telah dilakukan, kemudian berapa aset yang dijual, dan berapa yang dikembalikan kepada pemegang saham. Membebas tugaskan likuidator dari kewajiban-kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai likuidator perusahaan tersebut,” urainya.

Ketujuh, diumumkan di koran dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat pencabutan status badan hukum.

“Pengumuman koran dilakukan pada koran skala nasional, berbahasa indonesia, dan terkait ukurannya tidak ada ketentuan resmi yang mengatur. Yang penting bisa dibaca dan representatif. Biasanya untuk perusahaan terbuka ukurannya besar, karena mereka memastikan agar seluruh kewajibannya terpenuhi. Apabila sudah dicabut status badan hukumnya, maka resmilah perusahaan itu dibubarkan, bukan subjek hukum dan tidak mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum. Berikutnya, beres-beres dokumen perusahaan, akta, dan cap perusahaan, disepakati dengan pemegang saham terkait pengembaliannya,” ucapnya.

Sekar melanjutkan, setelah perusahaan itu tutup, kreditur masih bisa mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu dua tahun. Katanya, dua tahun ini likuidator dalam posisi stand by apabila ada tagihan.

“Tagihan itu bisa diajukan kalau ternyata misalnya setelah likuidasi, ada sisanya yang dipegang oleh pemegang saham. Pengadilan Negeri bisa memerintahkan kepada likuidator untuk menarik kembali kekayaan pemegang saham yang sudah terbagi untuk membayar kreditur ini,” tuturnya.

Sebagai penutup, Sekar mengatakan, terkait likuidasi dan penutupan perusahaan bukan merupakan proses yang bisa disepelekan, namun juga proses ini tidak semenakutkan atau sesusah yang disampaikan.

“Apalagi dalam hal perusahaan telah melakukan semua kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku. Namun tetap perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan perusahan itu tutup, tujuan apa yang ingin dicapai dan apakah penutupan perusahan memang merupakan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.

 

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*