Dari Sudut Good Corporate Governance, Aturan CSR Untuk Swasta Dinilai Kurang Tepat

Aturan CSR tepat untuk perusahaan BUMN karena pemerintah merupakan salah satu pemegang saham.

0
834
Sumber Foto: http://www.rrdonnelley.co.uk/

Pakar Corporate Social Responsibility (CSR) dari Amerta Social Consulting Teguh Mudjiyono mengatakan bahwa dari sudut pandang tata kelola Good Corporate Governance penerapan aturan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kurang tepat bila dibebankan kepada perusahaan swasta.

Ia menuturkan bahwa aturan CSR ini lebih tepat dibebankan pada perusahaan BUMN. Ia berpendapat bahwa pemerintah adalah pemegang saham dari BUMN, sehingga dari sudut pandang tata kelola good corporate government, sudah tepat bila dibebankan ke perusahaan BUMN karena pemerintah merupakan representasi pemegang saham. “Tetapi kalau swasta ya kurang tepat karena pemerintah bukan pemegang saham. Jadi yang berhak memutuskan alokasi keuntungan atau profit itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” kata Teguh kepada KlikLegal, Kamis (27/7) di Jakarta.

Di lapangan, Teguh menilai sudah terlalu banyak dana APBD, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pemerintah pusat yang digunakan sehingga kurang optimal dalam memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat terlebih menuntut perusahaan dengan CSR. Ia mengatakan anggaran negara itu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai,seperti gaji, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, kedinasan atau struktur di Pemda-Pemda. (Baca Juga: DPR Ingin Menciptakan Model Wali Amanat Bagi Perusahaan Melalui RUU CSR).

Selain itu, anggaran negara juga habis untuk gaji dan keperluan lainnya, sehingga biaya untuk pembangunan menjadi berkurang.  “Kemudian mereka (pemerintah,-red) melihat salah satu sumber pembiayaan itu adalah dari swasta atau dari perusahaan yang dikucurkan lewat CSR. Jadi, seolah CSR ini merupakan hak dari masyarakat atau hak dari pemerintah.,” terangnya.

Oleh karena itu, Teguh mengatakan memang perusahaan punya tanggung jawab sosial, akan tetapi kurang tepat jika memecahkan masalah perekonomian masyarakat juga mesti ikut ditanggung oleh perusahaan. “Itu kalau perusahaannya sudah mapan, tetapi kalau perusahaannya masih startup? Mau dituntut menjadi CSR? Meskipun sebenarnya CSR itu mudah kok, tidak sulit,” kata Teguh. (Baca Juga: Ini Tips Melaksanakan CSR yang Berdampak).

Menurut Teguh, perusahaan sudah melakukan kepatuhan terhadap semua regulasi hingga melampaui dari kepatuhan (beyond compliance). “Karena sebetulnya perusahaan itu kan, misalnya dengan adanya aktivitas perusahaan membuka lapangan kerja, kemudian melibatkan supplier atau vendor yang merupakan rangkain dari rantai pasok atau supply chain dan juga rantai nilai atau value chain. Itu sudah membuka banyak lapangan kerja, baik langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung itu kalau dia sebagai distributor atau apapun.,” jelas Teguh.

“Kemudian dia juga sudah membayar pajak, mulai dari PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kemudian PPh pribadi untuk karyawannya dan segala macamnya,” pungkasnya. (Baca Juga: Curhat Seorang Konsultan Hukum Perusahaan tentang RUU CSR).

Teguh berharap dalam rancangan yang sedang dibahas ini bisa membentuk suatu regulasi yang menjadi payung hukum untuk menjembatani semua peraturan CSR.

“Dia menjadi payung. Jadi, menjadi standarisasi panduan yang bisa menjadi payung dan dia tidak meniadakan standar-standar sebelumnya, misalnya ISO 9000 untuk menejemen, ISO 14000 untuk lingkungan, untuk security atau ISO 31000. Nah, dia tidak meniadakan itu, tapi dia mengintegrasikan itu dalam satu panduan yang umum,” tukasnya.

(PHB)

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*