Ekonom Bahas Urgensi Aktivasi Perjanjian Swap Bilateral BI Untuk Dapat Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
“Perjanjian swap bilateral yang merupakan second line of defense, dinilai perlu terus diperkuat dalam rangka meredam tekanan nilai tukar setelah first line of defense dirasa sudah tidak dapat lagi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,”
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, saat ini perjanjian swap bilateral belum perlu untuk diaktifkan oleh Bank Indonesia (BI). Mengingat, kondisi first line of defense masih solid untuk meredam capital flight (arus dana asing keluar) dalam jangka pendek, yang disebabkan oleh adanya wabah virus Corona (Covid-19).
“Apabila first line of defense seperti cadangan devisa, kebijakan makroekonomi, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan fiskal bisa tetap solid, maka diperkirakan akan dapat meredam tekanan nilai tukar yang didorong oleh keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik,” ujar Josua seperti dikutip oleh Kontan.co.id pada (5/4).
Sementara itu, perjanjian swap bilateral yang merupakan second line of defense, dinilai perlu terus diperkuat dalam rangka meredam tekanan nilai tukar setelah first line of defense dirasa sudah tidak dapat lagi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Menurutnya, penguatan second line of defense diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar atas tersedianya buffer cadangan devisa (cadev) yang memadai bagi Indonesia. Selain itu, penguatan ini juga digunakan untuk mengantisipasi potensi FX liquidity shock kedepannya.
“Dengan penguatan first line of defense dan second line of defense serta dikombinasikan dengan stimulus kebijakan fiskal, bauran kebijakan BI yang bersifat akomodatif, dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersifat Countercyclical, maka diperkirakan akan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Josua, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, telah menunjukkan adanya koordinasi antar lembaga yang baik.
Seperti dengan otoritas keuangan BI, OJK, dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dalam rangka menyiapkan langkah-langkah penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Khususnya, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh sebab itu, dengan berbagai respons pemerintah ini diharapkan dapat menjaga kekuatan dari first line of defense.
Adapun untuk saat ini, Josua mengimbau agar BI dapat melakukan mitigasi potensi risiko likuiditas valuta asing yang dapat terjadi kedepannya.
Namun di sisi lain, Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean menilai, second line of defense milik Bank Indonesia (BI) saat ini sudah perlu diaktifkan terlebih di tengah situasi seperti sekarang ini.
“Ketidakpastian sangat besar. Untuk memitigasi kemungkinan seperti dampak sentimen yang berkepanjangan, serta efek jatuhnya volume perdagangan dunia terhadap posisi neraca pembayaran dan rupiah, maka Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) seyogianya memang harus diaktivasi,” ujar Adrian seperti dilansir oleh Kontan.co.id, (5/4).
Adrian menekankan, alasan yang lebih penting dari pengaktifan BCSA ini bukan didasarkan pada cukup atau tidak cukupnya cadangan devisa (cadev) yang ada di Indonesia. Namun, terkait dengan prospek pembiayaan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun 2020 bila seandainya foreign outflow terus terjadi di pasar modal.
“BCSA harus dilihat dalam konteks ‘balance of payment disequilibrium‘ alias proses ketidakseimbangan kronis dalam struktur neraca pembayaran,” paparnya.
Lebih lanjut, Adrian mengatakan, apabila BCSA diaktifkan tidak akan ada sentimen negatif yang akan timbul. Menurutnya, malah pengaktifan BCSA ini dapat menambah kepercayaan bahwa likuiditas dolar tersedia.
“Nggak ada sentimen negatif. Untuk pelaku pasar keuangan malah itu menambah confidence bahwa likuiditas dolar tersedia,” kata Adrian.
PNJ
