Sinkroninsasi regulasi juga akan dilakukan
Peta jalan penerapan industri 4.0 yang diluncurkan oleh Kementerian Perindustrian pada 2018 lalu memerlukan langkah-langkah untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat. Revolusi industri keempat ini berfokus pada implementasi teknologi automasi dan pertukaran data dalam bidang industri tengah mentransformasi dunia. Untuk itu, Indonesia tengah memfokuskan dan memprioritaskan lima sektor dalam revolusi industri 4.0 tersebut.
Lima sektor industri yang menjadi prioritas dalam revolusi industri 4.0 ini, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri kimia dan industri elektronik. Presiden Joko Widodo, dikutip langsung dari setkab.go.id mengatakan Indonesia harus melakukan terobosan dan lompatan agar menjadi negara dengan industri yang tangguh.
Lompatan dan terobosan dapat dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi. Selain itu akan dilakukan desain ulang zona-zona industri sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya.
Presiden meyakini, kalau konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional maka akan makin kuat dan dalam, sehingga mampu meningkatkan PDB secara signifikan. “Terutama dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi, dan juga tidak kalah pentingnya peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja yang ada di negara kita,” sambung Presiden.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam Rapat Terbatas itu ia ingin mendengar laporan implementasi dari Peta Jalan untuk Industri 4.0. Rapat Terbatas yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
ZNA
