Ilustrasi gambar dari: Freepik
Dalam beberapa kasus yang dihadapi perusahaan timbul dari keputusan direksi yang dinilai bertentangan dengan etika dan tanggung jawab hukum yang diemban oleh direksi.
Terlepas dari isu piercing corporate veil, kelalaian direksi dalam menjalankan fiduciary duties, dapat berakibat fatal, baik bagi perusahaan mau pun individu yang terlibat.
Berikut ini adalah beberapa contoh kasus di Indonesia di mana keputusan bisnis oleh direksi yang lalai atau melanggar hukum mengakibatkan masalah hukum yang signifikan:
- Kasus Jiwasraya (2020):
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terlibat dalam skandal keuangan besar yang melibatkan gagal bayar klaim asuransi senilai triliunan rupiah.Direksi Jiwasraya dituduh melakukan kelalaian dalam pengelolaan investasi dan tidak melaporkan risiko secara akurat kepada pemegang saham.
Akibat masalah ini, perusahaan mengalami kerugian besar, dan pejabat tinggi perusahaan dihadapkan pada proses hukum, termasuk penuntutan oleh Kejaksaan Agung, serta denda yang signifikan.
- Kasus BNI Life (2019):
PT BNI Life Insurance menghadapi masalah hukum ketika diketahui bahwa lembaga tersebut melakukan tindakan penggelapan dana nasabah.Direksi BNI Life dianggap lalai dalam mengawasi alur investasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pemegang polis.
Tindakan tersebut memicu penyelidikan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan permasalahan hukum yang kompleks, termasuk tuntutan dari nasabah.
- Kasus Pupuk Indonesia dan Pergudangan Beras (2021):
Dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pupuk, beberapa direksi di PT Pupuk Indonesia dihadapkan pada masalah hukum akibat kelalaian dalam mematuhi prosedur pengadaan yang transparan.Tindakan pengadaan yang melanggar hukum menyebabkan kerugian negara dan memicu penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- Kasus BUMN dan Penyimpangan Keuangan:
Banyak kasus yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, di mana direksi diduga melakukan penyimpangan keuangan yang berdampak pada kerugian negara.Misalnya, dalam beberapa kasus terkait korupsi, seperti di PT Garuda Indonesia, di mana putusan hukum menunjukkan bahwa perangkat manajemen lalai dalam mengawasi penggunaan dana dan menandatangani kontrak yang merugikan perusahaan.
Kasus-kasus seperti ini sering berujung pada tindakan hukum terhadap pegawai di tingkat manajerial.
Namun kadang ada juga kasus yang timbul akibat ketidaktahuan atau kurang cermat direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Sehingga tindakan tersebut melanggar fiduciary duties nya.
Contohnya ketika ada peluang bisnis baru, namun perusahaan tidak memiliki KBLI untuk menjalankan bisnis tersebut.
Artikel ini ditulis oleh Bimo Prasetio, Partner BP Lawyers Counselors at Law.
