MDI Ventures Terseret Kasus Korupsi Dana Investasi di TaniHub
Kasus yang menimpa PT MDI Ventures, anak usaha Telkom Indonesia, menyorotkan sorotan tajam terhadap praktik investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura milik BUMN tersebut. Kejaksaan Agung resmi menetapkan CEO MDI Ventures, Donald Wihardja, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait investasi mereka di startup agritech, Tanihub.
Dalam keterangannya, Kejagung menyebut Donald diduga menyetujui investasi senilai Rp 300 miliar ke Tanihub tanpa memperhatikan hasil due diligence yang mengindikasikan kondisi keuangan Tanihub tidak sehat. Dana investasi tersebut diduga disalurkan dalam dua tahap pada 2019 dan 2020, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara.
Prosedur Due Diligence Diabaikan, Risiko Hukum Tak Terhindarkan
Kasus ini menjadi cermin buruk bagaimana kelalaian dalam melakukan penilaian investasi atau due diligence bisa berujung pada jerat hukum. Due diligence bukan hanya formalitas, melainkan mekanisme perlindungan hukum dan akuntabilitas terhadap dana investasi, apalagi jika bersumber dari entitas milik negara.
Mengutip dari Kontan, pihak MDI Ventures sendiri menyatakan bahwa seluruh proses investasi telah dilakukan secara kolektif dan transparan. Namun, argumentasi ini tak cukup meredam langkah hukum Kejagung, karena keputusan akhir tetap ada pada CEO sebagai penanggung jawab utama.
Batas Antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi
Investasi pada startup memang sarat risiko, tapi ketika dana publik terlibat, standar kehati-hatian hukum (legal prudence) tidak bisa ditawar. Risiko bisnis yang wajar tidak boleh menjadi tameng untuk membenarkan proses investasi yang cacat secara hukum dan etika.
Dalam kasus Tanihub, penyidik menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara karena dana yang diinvestasikan tak memberikan imbal balik yang sepadan. Bahkan setelah Tanihub mengalami kesulitan operasional dan restrukturisasi, dana investasi dari MDI tetap mengalir.
Menurut Lita Siregar, Partner di BP Lawyers, dalam konteks investasi oleh BUMN atau entitas yang mengelola dana negara, kehati-hatian tidak hanya harus terlihat di atas kertas, tetapi juga dibuktikan melalui jejak legal dan dokumentasi yang kuat. Termasuk di dalamnya: rekomendasi legal, asesmen risiko hukum, dan pengawalan terhadap struktur perjanjian investasi.
“Peran in-house legal maupun external counsel seharusnya melekat sejak awal proses. Mereka bukan sekadar pemeriksa dokumen kontrak, tetapi mitra strategis dalam membaca risiko dan menyuarakan alarm hukum sejak tahap awal. Karena dalam banyak kasus seperti ini, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga integritas kelembagaan.” tegasnya.
Peringatan Keras bagi Modal Ventura, Apalagi yang Berafiliasi dengan Negara
Kasus MDI Ventures bukan hanya urusan internal, tapi juga jadi preseden bagi seluruh lembaga keuangan yang menyalurkan dana ke sektor startup. Perlu ada reformasi menyeluruh dalam SOP investasi, termasuk penguatan peran dewan komisaris, komite investasi, dan dokumentasi legal atas seluruh proses pengambilan keputusan.
Skandal ini juga menjadi peringatan bahwa pengelolaan investasi di sektor digital dan startup tidak bisa dilakukan dengan pendekatan longgar. Harus ada keseimbangan antara fleksibilitas inovasi dan kepatuhan hukum, khususnya bagi entitas yang membawa embel-embel “Negara”.
Pendampingan Hukum Sejak Awal adalah Kunci Menghindari Risiko Pidana
Investasi pada startup memang perlu keberanian, namun keberanian tanpa dasar hukum yang kuat adalah bumerang. Kasus MDI Ventures menegaskan bahwa perusahaan, terutama yang menggunakan dana publik, wajib melibatkan tim legal secara intensif dalam setiap proses investasi, dari due diligence hingga eksekusi. Pendampingan hukum yang strategis bukan hanya untuk mitigasi risiko, tapi juga menjadi benteng terakhir sebelum sebuah keputusan bisnis berubah menjadi bencana hukum.
Sumber gambar: Instagram/kejari.jaksel
(RED)
