Mendekati Kuartal III, Bantuan Rp53 T untuk Korporasi Belum Turun
Kemandekan penyaluran ini disebabkan gelondongan Penyertaan Modal Negara cukup besar sehingga diusahakan untuk bisa cair di akhir September.
Hingga saat ini program bantuan pembiayaan korporasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp53,6 Triliun belum juga disalurkan oleh Pemerintah. Padahal sudah terdapat beberapa anggaran yang telah direalisasikan pada sektor lainnya.
“Untuk pembiayaan korporasi masih menunggu, hal ini dikarenakan terdapat beberapa PMN (Penyertaan Modal Negara) yang akhir September ini gelondongannya cukup besar sehingga diharapkan bisa cair sehingga di akhir September bisa tumbuh signifikan,” ungkap Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).
Dalam pemaparan Budi Gunadi Sadikin, ia menyebutkan bahwa dana pembiayaan korporasi itu rencananya nantinya disalurkan dalam bentuk PMN dengan total Rp20,5 Triliun. Korporasi yang akan mendapatkan PMN ini, diantaranya adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) senilai Rp5 Triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) senilai RP1,5 Triliun, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp7,5 Triliun, PT BPUI (Persero) senilai Rp6 Triliun, dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai Rp500 Miliar.
Adapun, dalam program bantuan pembiayaan korporasi ini terdapat pemberian dana berupa pinjaman. Pinjaman ini rencananya diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp8,5 triliun, PT KAI (PErsero) Rp3,5 triliun, PT PTPN (Persero) Rp4 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, dan PT PPA Rp10 triliun. Total pinjaman tersebut senilai Rp29,65 Triliun.
Dengan demikian, anggaran PEN berdasarkan data Kementerian Keuangan akan terserap sebesar Rp241,06 triliun per 14 September. Angka tersebut setara 34,67 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.
Budi menyatakan bahwa saat ini program PEN ini akan membantu perekonomian pada kuartal III dengan telah menyalurkan anggaran dengan total Rp100 Triliun. Untuk anggaran pada sektor ekonomi di satgas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional sampai saat ini baru tersalurkan Rp87,5 Triliun. “Kami mencoba untuk menjaga pertumbuhan Indonesia agar ada di kisaran yang sama dengan angka Kuartal III tahun lalu. Kami akan bekerja keras agar dari 87,5 Triliun yang sudah kami salurkan bisa ditingkatkan menjadi 100 Triliunan di akhir September ini,” ucap Budi.
Budi menjelaskan bahwa penyaluran anggaran yang paling diutamakan pada sektor kesehatan. “Prioritasnya adalah pada sektor kesehatan, karena sesuai dengan instruksi Presiden RI tanpa pulihnya sektor kesehatan akan sulit untuk sektor ekonomi bangkit kembali,” ungkapnya.
Sebagai informasi, realisasi paling besar terdapat pada pos perlindungan sosial senilai Rp120,36 Triliun. Jumlah itu setara 59,03% dari pagu anggaran Rp203,90 Triliun. Diikuti dengan sektor kesehatan dalam nominal Rp16,31 Triliun, setara 18,36% dari pagu anggaran Rp87,55 Triliun. Bersamaan dengan itu pemerintah juga telah menyalurkan insentif usaha sebesar Rp19,77 triliun yang setara dengan 16,39% dari pagu anggaran Rp120,61 Triliun.
Untuk bantuan kepada sektor UMKM realisasi sebesar Rp58,67 triliun dengan total pagu anggaran Rp123,47 triliun. Angka itu setara dengan 47,52% dari total pagu anggaran tersebut. Terakhir pada sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp25,95 triliun. Angka itu setara 24,46% dari pagu Rp106,06 Triliun.
AR
