Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab dalam Perspektif Pidana dan Perdata

0
963
Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab dalam Perspektif Pidana dan Perdata

Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab dalam Perspektif Pidana dan Perdata

Jumat (11/9/2020) D-Lead mengadakan webinar yang bertema “Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab (Acquit Et de Charge) dalam Perspektif Pidana dan Perdata” yang merupakan salah satu dari serangkaian webinar yang diadakan oleh D-Lead. Pada webinar kali ini D-Lead menghadirkan narasumber-narasumber yaitu Narendra Jatna dan Ari Wahyudi Hertanto.

Ari Wahyudi, Dosen FHUI menerangkan bahwa syarat dan tata cara pembebasan dan pelepasan tanggung jawab Direksi (Acquit Et De Charge) sendiri tidak diatur secara tegas. Sehingga menyebabkan pertentangan pemahaman yang berkembang di antara direksi yang memahami bahwa apabila sudah  melakukan pertanggungjawaban pengurusan dalam RUPS, maka secara langsung tanggung jawab Direksi dibebaskan sepenuhnya selama pengurusan.

“Acquit Et De Charge sendiri tidak diatur di dalam UU PT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007),” kata Ari Wahyudi Hertanto.

Acquit et de charge  menurut Dictionary of Law diartikan sebagai pelepasan tanggung jawab direksi dari tugasnya, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary Acquit et de charge adalah pembebasan seseorang dari tuntutan kriminal. Dalam UU PT terdapat dua akibat hukum dari adanya Acquit et de charge ini.

Pertama, apabila memenuhi ketentuan Pasal 97, Pasal 100 dan  Pasal 101 UU PT dan laporan tahunan yang memenuhi Pasal 66 sampai Pasal 69 UU PT serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar RUPS, maka direksi tidak dapat dituntut atas perbuatannya tersebut. Kedua, apabila tanggung jawab Direksi tidak memenuhi ketentuan UUPT dan tidak sah memperoleh Acquit et de charge, maka Direksi dapat dituntut atas perbuatannya dan diberhentikan oleh RUPS karena telah merugikan Perseroan.

Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa Acquit et de charge hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan hukum direksi yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan yang telah diterima oleh RUPS. Sebaliknya jika perbuatan-perbuatan hukum direksi yang tidak dilaporkan dalam laporan tahunan, maka menjadi tanggung jawab direksi pribadi dengan segala akibat hukumnya.

Lalu Acquit et de charge hanya akan memberikan pembebasan dan pelunasan yang bersifat perdata, sedangkan perbuatan hukum direksi yang bersifat pidana tidak termasuk dan oleh karena itu tidak dapat diberikan Acquit et de charge. Dengan demikian, berarti direksi tetap harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya, baik untuk dan atas nama perseroan, sehingga perseroan tidak dapat dipersalahkan.

“Sederhananya adalah suatu proses pemberhentian direksi oleh RUPS yang diberikan dengan Acquit et de charge merupakan komitmen dari RUPS untuk membebaskan direksi dari beban tanggung jawabnya didasarkan pada orientasi kinerja yang baik dan diterima oleh RUPS, namun terhadap mereka tetap dilakukan upaya hukum. Tidak diberikannya Acquit et de charge untuk direksi yang diberhentikan karena tidak diterima kinerjanya oleh RUPS, dapat diupayakan pertanggungjawabannya dihadapan hukum,” jelas Ari Wahyudi.

Pemberian Acquit et de charge dalam RUPS berarti para pemegang saham atau kuasanya secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menyetujui pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa direksi menjalankan tugas dan kewenangan untuk kepentingan perseroan terbatas dan bukan untuk kepentingan pemegang saham, sesuai dengan doktrin piercing the corporate veil, dimana terdapat batasan antara pemegang saham dengan kepentingan perseroan.

“Singkatnya adalah laporan tahunan dan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris secara formil dan substansi sah menurut hukum, harus dilakukan atau diberikan persetujuan dan pengesahan oleh RUPS. Apabila RUPS memberi pengesahan, berarti anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dan dilepaskan dari pertanggungjawaban (release and discharge, acquit et de charge),” tutup Ari.

Acquit Et de Charge dari Perspektif Pidana

Dalam hukum pidana sendiri, korporasi memiliki definisi yang lebih luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Narendra Jatna, pemaknaan korporasi lebih luas jika dilihat dari perspektif pidana. “Apakah BUMN dan BUMD bisa kena (tindak pidana)? Bisa tetap kena, asasnya De Autonomie Van Het Materiële Strafrecht.” kata Narendra.

Asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht sendiri merupakan dimana Hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Selain asas tersebut terdapat dua asas lainnya yaitu, asas Lex Specialis Sistematis dan Hilangnya Sifat Melawan Hukum. “Namun, Acquit Et de Charge tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukum dan Acquit Et de Charge bukan alasan penghapus pidana,” tambah Narendra.

Sebagai tambahan berikut Dasar Hukum “TP Korporasi” yang dikelompokan oleh Narendra;

  • Korporasi Sebagai Subjek: UU Tipikor, UU Pencucian Uang, UU Pendanaan Terorisme
  • Pidana Tambahan Terhadap Korporasi: UU Darurat No. 17 dan UU Tipikor
  • Personil Pengendali Korporasi: UU Pencucian uang.

 

TM

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*