Mulai 1 Desember 2020, Bukalapak Hingga Tokopedia Akan Pungut PPN 10% Pada Konsumen
Perusahaan tersebut dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengumumkan untuk menunjuk 10 (sepuluh) perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital sebesar 10% kepada pelanggan di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan perusahaan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual.
“Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” demikian keterangan DJP pada laman resminya pada Selasa (17/11).
Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN tersebut diantaranya Cleverbridge AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM), PT Bukalapak.com, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora), PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga (Blibli.com), Valve Corporation (Steam), dan beIN Sports Asia Pte Limited.
“Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN,” lanjut DJP.
Dalam hal ini, DJP mengungkapkan telah menunjuk 46 badan usaha sebagai pemungut PPN sebagai upaya untuk menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan yang menjalin produk digital luar negeri ke Indonesia.
Lebih lanjut, DJP menjelaskan untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak (WP) dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, hanya memungut PPN atas penjualan barang dan jasa digital luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.
SR
