Dilema Permasalahan Paten Covid-19 dan Kepentingan Publik

0
66
Dilema Permasalahan Paten Covid-19 dan Kepentingan Publik

Dilema Permasalahan Paten Covid-19 dan Kepentingan Publik

Penemuan vaksin Covid-19 menimbulkan dilema antara hak masyarakat atas kesehatan dengan hak penemu atas vaksin yang ditemukannya.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu penyakit yang mewabah sepanjang tahun 2020.  Penemuan berbagai macam vaksin sebagai upaya untuk menanggulangi penyakit ini pun terdapat dilema antara permasalahan paten dan kepentingan publik.

“Tentunya kepentingan umum terlebih untuk kesehatan publik harus lebih diutamakan diatas kepentingan hak ekonomi penemu vaksin. Namun, penghargaan terhadap penemuan suatu vaksin yang membutuhkan investasi, waktu dan usaha yang tidak sedikit harus tetap dijaga dan dilaksanakan, yaitu melalui penghormatan hak kekayaan intelektual,” ucap Widyaretna Buenastuti, Pengamat Hukum Kekayaan Intelektual (KI) kepada Kliklegal melalui pesan singkat pada Senin (16/11).

Lebih lanjut, Widyaretna mengatakan bahwa berdasarkan The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs), sudah adanya eksklusifitas paten tidak mutlak pada saat keadaan dibutuhkan masyarakat yang dikenal dengan The TRIPs Safeguards.

“Diantaranya adalah paten yang dilaksanakan oleh pemerintah (Government Use) yang tercantum di dalam pasal 31 TRIPs. Hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 (Pepres 77/2020) tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang mulai berlaku tanggal 8 Juli 2020,” Widyaretna menambahkan.

Widyaretna mengatakan terdapat Pasal 2 huruf b dalam Pepres 77/2020 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. 

“Intinya, secara legislasi kerangka untuk mengamankan kepentingan kesehatan masyarakat sudah tersedia tanpa mengenyampingkan hak ekonomi dari penemu vaksin. Hal ini pun ditegaskan lagi di dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 77/2020 yang mengatur bahwa  Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tidak mengurangi hak eksklusif Pemegang Paten,” Widyaretna menjelaskan.

Pada akhirnya, menurut Widyaretna semua akan kembali kepada kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan haknya untuk melaksanakan sendiri paten tersebut atau mekanisme lain yang akan diambil agar masyarakat tetap mendapatkan haknya atas kesehatan.

SR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*