Pemerintah akan Larang Ekspor Timah dan Bauksit, Ada Apa?
“Tujuan dari dilakukannya larangan ekspor terhadap timah dan bauksit adalah untuk menciptakan hilirisasi produk mineral sehingga memberikan nilai tambah yang semakin tinggi bagi tanah air.”
Setelah nikel, Pemerintah Indonesia akan segera melakukan larangan ekspor terhadap bauksit dan timah. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa larangan tersebut akan segera diberlakukan tahun 2022 ini.
“Kami dari Kementerian Investasi menerjemahkan dengan transformasi ekonomi lewat hilirisasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Nikel, kita setop. Bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 bauksit akan kita setop dan di 2022 akhir kita juga akan setop ekspor timah,” ujar Bahlil.
Berdasarkan keterangan Bahlil, tujuan dari dilakukannya larangan ekspor terhadap timah dan bauksit adalah untuk menciptakan hilirisasi produk mineral sehingga memberikan nilai tambah yang semakin tinggi bagi tanah air. Hal ini menurutnya telah terbukti dari larangan ekspor nikel yang sebelumnya telah dilakukan.
“Di tahun 2020 ekspor kita untuk hasil nikel cuma US$ 2 miliar. Dan di 2022, ekspor hilirisasi dari stainless steel, itu sudah mencapai US$ 20 miliar,” ungkap Bahlil.
Adapun bahwa langkah pemerintah ini sejatinya juga merupakan hasil tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Selain untuk membangun hilirisasi dan industri berbasis energi baru terbarukan dan ramah lingkungan, menurutnya, pelaksanaan kebijakan ini akan memberikan banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia.
“Sekarang ini sudah 19 bulan neraca perdagangan surplus, itu dari mana? Dari stop ekspor nikel. Muncul angka US$20,8 miliar. Dulu ekspor tanah yang ada nickel ore paling hanya US$2 miliar setahun, artinya ada lompatan yang tinggi sekali. Setelah nikel, nanti tahun ini bauksit, sekarang sedang dimatangkan. Kita siapkan smelter, Kita harus berani!” tegas Presiden Joko Widodo.
AA
