Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

0
80
Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu arti penting pendaftaran merek tersebut, sebagai alat promosi sehingga memproduksikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bekerja sama dengan Radio Elshinta menyelenggarakan Dialog Interaktif Seputar Kekayaan Intelektual dengan tema: “Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tengah Pandemi Covid-19”.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Jakarta, Sutirah S.H., M.H. pentingnya pendaftaran merek yaitu sebagai berikut: Pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-bersama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kedua, alat promosi, sehingga memproduksikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya. Ketiga, jaminan atas mutu barangnya. Keempat, penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan itu darimana.

Lebih lanjut Sutirah menuturkan, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) terdapat enam jenis merek yang tidak bisa didaftarkan, yaitu:

Pertama, bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan, atau ketertiban umum.

Kedua, sama  dengan,  berkaitan  dengan,  atau  hanya  menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ketiga, memuat  unsur  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat tentang  asal,  kualitas,  jenis,  ukuran,  macam,  tujuan penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman yang  dilindungi  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis.

Keempat, memuat  keterangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas, manfaat,  atau  khasiat  dari  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi.

Kelima, tidak memiliki daya pembeda.

Keenam, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Ia menerangkan, merek  terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum  untuk jangka  waktu  sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Terkait biaya pendaftaran merek kata Sutirah, untuk usaha mikro atau usaha kecil binaan pemerintah daerah, dikenakan biaya pendaftaran online sebesar Rp 500 Ribu dengan melampirkan surat rekomendasi pemerintah daerah setempat. Sedangkan untuk masyarakat umum biaya pendaftarannya sebesar Rp 1,8 Juta. 

Sutirah menyebutkan, terkait mekanisme pendaftaran merek dan kekayaan intelektual lainnya di saat pandemi ini berjalan seperti biasa. Pendaftaran secara online dapat membuka halaman website https://dgip.go.id/

Di acara yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia, Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb mengatakan, peran dan fungsi maupun keberadaan konsultan KI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (PP No. 2/2005). “Khusus untuk permohonan pendaftaran merek luar negeri wajib dengan kuasa melalui  konsultan KI,” ujarnya.

Suyud menuturkan, adapun arti penting merek dalam kegiatan usaha ketika pemilik merek itu mendaftarkan mereknya sebagai berikut:

Pertama, merek itu sebagai modal intelektual sekaligus menjadi aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi.

Kedua, merek nantinya juga terkait image dari bisnis tersebut, image dari  produknya, dan nanti juga ada reputasinya.

Ketiga, merek juga dapat meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi dan itu menjadi salah satu dalam pertimbangan keputusan bisnis.

Keempat, jika merek itu sudah dimiliki oleh si pemilik maka mempunyai kesempatan dalam melisensikan atau mentransfer dan menjual.

Suyud menjelaskan, terkait pendaftaran merek dalam kondisi pandemi Covid-19  pelayanan yang diberikan oleh DJKI sudah cukup baik, yang mana beberapa layanan sudah dapat dilakukan secara online.

Perhatikan Model Bisnis

Dihubungi secara terpisah, founder Smartlegal.id, Bimo Prasetio, yang memiliki perhatian terhadap perkembangan UMKM, menjelaskan tentang perlunya bagi pelaku usaha untuk membuat keputusan terhadap masa depan keberlangsungan bisnis yang lahir saat pandemi Covid-19. 

“Akibat wabah ini, banyak pebisnis di level UMKM yang kemudian pivot dan melahirkan bisnis baru. Jika hasilnya bagus, maka perlu dipertimbangkan untuk mengamankan mereknya, khususnya apabila bisnis tersebut akan dilanjutkan setelah pandemi berakhir,” ujarnya kepada Kliklegal. 

Selain itu, Bimo mengingatkan agar pendaftaran merek oleh UMK juga harus memperhatikan model bisnis yang dijalankan. Karena banyak UMKM yang mengembangkan bisnis dengan beberapa model bisnis, apalagi sekarang juga melalui penjualan secara daring. Sehingga UMKM dinilai harus lebih waspada dan cermat terhadap pilihan kelas merek dan juga mengantisipasi pendaftaran merek untuk rencana ekspansi bisnisnya ke model bisnis yang baru. Agar jangan sampai ada kompetitor atau pihak lain yang “menyerobot” mereknya. 

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*