Ilustrasi gambar dari: Freepik
Dalam proses perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia, dua istilah penting sering muncul: PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan KKKPR (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Meski terdengar mirip, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang penting dipahami, khususnya oleh para pelaku usaha, pengembang properti, maupun konsultan perizinan.
Apa Itu PKKPR?
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR, Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 19 PP 21/2021.
PKKPR berlaku untuk:
• Kegiatan yang memerlukan izin lokasi baru
• Pemanfaatan ruang di lahan yang belum memiliki rencana detil tata ruang (RDTR)
Proses ini bersifat persetujuan aktif, artinya pelaku usaha perlu mengajukan permohonan, lalu pemerintah melakukan penilaian teknis dan menerbitkan keputusan melalui instansi terkait.
Apa Itu KKKPR?
Sebaliknya, KKKPR bersifat konfirmasi administratif. Dokumen ini digunakan ketika:
• Lokasi usaha berada di wilayah yang sudah memiliki RDTR digital
• Sistem OSS (Online Single Submission) secara otomatis dapat mencocokkan rencana kegiatan dengan RDTR yang tersedia
Dalam hal ini, pelaku usaha tidak perlu menunggu persetujuan manual. Proses konfirmasi bisa langsung otomatis, selama kegiatan usahanya sudah sesuai dengan RDTR yang tersedia.
Mengapa Penting?
Memahami perbedaan ini penting untuk:
• Mempercepat proses perizinan usaha
• Menghindari kesalahan administratif
• Memastikan kepatuhan terhadap tata ruang nasional dan daerah
Dengan pemahaman yang tepat, pelaku usaha dapat memilih jalur perizinan yang sesuai, mempercepat proses legalitas, dan mengurangi risiko dalam pengembangan proyek.
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Arief Daffa Rahmawan, Project Associate & Legal Consultant at Smart Legal ID.
