PLN Lakukan Berbagai Upaya untuk Dukung Pengembangan EBT
“Adanya kelebihan pasokan listrik atau oversupply dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemerintah mendorong transisi energi bersih.”
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN saat ini terus gencar untuk mendukung realisasi dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam waktu dekat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mewajibkan industri yang memiliki pembangkit listrik berbasis batu bara secara mandiri untuk beralih membeli listrik langsung dari PLN.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik yang dimiliki PLN.
“Kita dorong industri itu bergeser, industri yang punya pembangkit sendiri dan ini banyak yang kelasnya 3 MW, yang kelasnya 10 MW digeser untuk membeli atau menggunakan listrik PLN,” kata Dadan dalam Seminar Bioenergi Tingkatkan Bauran Green Energy PLN yang disiarkan daring, Kamis (30/6/2022).
Sejalan dengan pendapat Dadan, Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi, juga menjelaskan bahwa adanya kelebihan pasokan listrik atau oversupply dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saat ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemerintah mendorong transisi energi bersih.
Menurutnya, PLN perlu untuk memberi ruang bagi energi-energi baru dan terbarukan, salah satunya dengan upaya kebijakan ini. “Kita saat ini over supply dan perlu memberi ruang untuk masuknya renewable energy kalau tidak ingin menambah over supply semakin memburuk,” kata Haryadi.
Adapun Haryadi juga menuturkan bahwa kelebihan pasokan listrik ini dapat diatasi apabila pemerintah mempensiunkan dini PLTU yang ada sembari memasukan EBT secara bertahap. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Dengan demikian, proses transisi ini tidak akan membebani target kelistrikan yang dimiliki PLN.
Menjadi penghambat
Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro mengusulkan pemerintah untuk mengizinkan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) milik swasta untuk dapat menjual daya mereka kepada masyarakat secara langsung.
Komaidi berpendapat minimnya torehan investasi pada sektor EBT dalam negeri disebabkan karena PLN lakukan “monopoli” untuk mendistribusikan listrik ke tengah masyarakat. Konsekuensinya, harga jual listrik EBT yang dikembangkan sejumlah pembangkit listrik swasta tidak kompetitif untuk menarik minat investor prospektif.
“Sepanjang PLN masih sebagai pembeli tunggal atau monopoli, EBT tidak akan berkembang jika tidak ada intervensi pemerintah,” kata Komaidi.
Lebih lanjut, Ia juga menilai bahwa struktur pasar yang dimiliki PLN saat ini membuat PLN memiliki kecenderungan untuk membeli listrik dengan bahan bakar fosil, terkhusus batu bara lantaran harga yang relatif murah ketimbang EBT.
Menanggapi hal ini, Dadan menuturkan bahwa PLN sejatinya mendukung upaya transisi menuju EBT ini, salah satunya dapat dibuktikan dengan diadakannya program PLTS. Kendati demikian, Dadan menjelaskan bahwa program tersebut saat ini belum dapat berjalan optimal, terlebih dengan masih adanya COVID-19 ini yang menjadi penghambat pengembangan energi berkelanjutan tersebut.
“Program PLTS Atap yang belum bisa berjalan dengan baik, masih ada beberapa isu antara lain terkait besaran kapasitas PLTS Atap yang bisa dipasang, yang masih dicari titik temu-nya dengan PLN,” kata Dadan.
Meskipun begitu, Dadan berharap, realisasi investasi itu dapat meningkat secara signifikan seiring dengan rencana terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif pembelian tenaga listrik energi baru dan terbarukan (EBT) pada paruh kedua tahun ini.
AA
