Problematika Transportasi Daring, Kemitraan Sehat (Salah satu) Solusinya

0
0

Oleh: Aru Armando (Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Makassar)

Dunia dalam genggaman. Ungkapan yang terkesan hiperbolik, namun realitanya memang demikian adanya. Kita butuh informasi terbaru dibelahan dunia manapun tinggal buka gawai (gadget), informasi bisa didapatkan dengan berselancar ke situs-situs penyedia layanan informasi, sampai tersaji dari status atau cuitan di media sosial. Bayar tagihan kartu kredit, listrik, air tinggal klik. Bahkan sekarang lebih memanjakan konsumen dari aspek lain, jika kita malas berkendara sendiri, kita bisa diantar, lapar bisa pesan jajanan atau makanan sesuai selera, mau pindahan bahkan butuh relaksasi atau layanan pijat tinggal klik. Perubahan gaya hidup yang luar biasa.

Pengalaman “dunia dalam genggaman” saat ini, oleh beberapa kalangan dikatakan jika kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ekonom Jerman, Prof. Klaus Schwab. Schwab menggambarkan kondisi atau dunia di mana individu bergerak antara domain digital dan realitas offline dengan menggunakan teknologi yang terhubung untuk mengelola kehidupan mereka (Miller 2015, 3). Secara singkat, tahapan revolusi industri yang pertama dimulai pada akhir abad 18 ketika tenaga mesin menggantikan tenaga kerja yang berbasis pada manusia dan hewan. Revolusi kedua dimulai ketika produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Revolusi ketiga dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi.

Di Indonesia, salah satu contoh dimulainya tahapan revolusi industri ketika muncul jasa layanan transportasi berbasis aplikasi. Sebelum ber-platform aplikasi, di tahun 2010 muncul Gojek sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Selanjutnya layanan tersebut berkembang menjadi ber-platform aplikasi (2015) dengan melakukan diversifikasi layanan. Tidak melulu transportasi roda dua (ojek), namun juga roda empat hingga layanan non transportasi. Disamping Gojek, perusahaan serupa ikut mewarnai industri transportasi berbasis aplikasi online, misalnya saja Uber dan Grab. Belakangan, Uber di akuisisi (maret 2018) oleh Grab. Tidak hanya Gojek dan Grab sebenarnya, ada pula yang lain, namun relatif lebih kecil dengan jangkauan atau berada hanya di satu kota saja.

Munculnya, pola baru industri transportasi yang berbarengan dengan perkembangan dunia telekomunikasi dan informatika yang secara langsung dan tidak langsung mengubah pola gaya hidup membuat layanan transportasi berbasis aplikasi online dengan segenap diversifikasinya booming. Apalagi, masyarakat menganggap pola yang ditawarkan menjawab kebutuhan mereka, yakni transportasi yang (relatif) murah, cepat dan praktis. Khusus faktor keamanan, utamanya yang ber-platform roda dua masih menimbulkan banyak diskusi dan perdebatan dari aspek keamanan.

Konsumen diuntungkan, namun bagaimana dengan nasib pengemudinya? Awalnya, disaat belum banyak yang mengambil posisi sebagai mitra dari penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi online, pengemudi merasakan keuntungan. Namun, seiring membesarnya bisnis dan ketika semakin banyak masyarakat bergabung menjadi mitra, mulai muncul problem. Pengemudi mulai menunjukkan ketidakpuasan yang ditandai dengan munculnya aksi demo. Penyebabnya, kesejahteraan pengemudi sebagai mitra dianggap kurang sesuai karena beberapa faktor, diantaranya tarif dan bonus.

 

Kemitraan Sehat

Lalu bagaimana status pengemudi dalam industri transportasi berbasis aplikasi online tersebut, apakah mereka pegawai dari perusahaan penyedia? Kalau bukan, lantas bagaimana hubungan kerja diantara pengemudi dan penyedia. Dari penelusuran dua penyedia layanan terbesar di Indonesia, yakni Gojek dan Grab pada laman www.go-jek.com dan www.grab.com mereka menyebutkan pengemudi sebagai mitra. Artinya, hubungan kerja diantara pengemudi dan penyedia adalah hubungan kemitraan.

Dalam konteks persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia yang didirikan sebagai pengemban amanah penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh Pemerintah diberikan amanah baru untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan kemitraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP 17/2013, definisi kemitraan adalah “kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besa”r.

Apakah pengemudi adalah pelaku usaha? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 5/1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan di Indonesia”. Dengan demikian, pengemudi dapat didefinisikan sebagai pelaku usaha.

Dari sisi persaingan, kemitraan yang sehat adalah kemitraan untuk mencegah perilaku eksploitatif atau penyalahgunaan posisi tawar (abuse of bargaining position). Selain itu, untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui kepemilikan dan penguasaan mitra usaha. Secara garis besar PP 17/2013 memuat dua bentuk larangan. Pertama, larangan kepemilikan, yaitu pelaku usaha besar dilarang memiliki sebagaian besar atau seluruh saham, modal dan asset usaha pelaku usaha menengah, kecil atau mikro. Kedua, larangan penguasaan, yaitu pelaku usaha besar dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap pelaku usaha menengah, kecil atau mikro yang menjadi mitranya.

Dengan pengaturan yang tertuang di dalam PP 17/2013, jelas bahwa kegiatan kemitraan sejatinya adalah kegiatan usaha diantara pelaku usaha yang prinsipnya saling menguntungkan dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang adil diantara pihak yang terlibat didalamnya. Setara. Hubungan kerja kemitraan yang sehat jelas jauh dari hal-hal yang bersifat eksplotatif yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, menyikapi problematika transportasi berbasis aplikasi, khususnya dalam hubungan antara pengemudi dan penyedia jasa layanan, sudah selayaknya pengemudi (jika dianggap) sebagai mitra, diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam operasional penyedia layanan, hal-hal terkait dengan penentuan tarif dan bonus termasuk pemberian sanksi (suspend) dan lain-lain hendaknya memperhatikan kepentingan dari pengemudi selaku mitra.

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*