WIKA menghadapi ancaman kerugian Rp5,01 triliun dalam proyek Kereta Cepat Whoosh akibat sengketa cost overrun yang bergulir di SIAC. Di tengah tekanan finansial dan kompleksitas kontrak, strategi hukum dan pembuktian yang kuat menjadi penentu nasib perusahaan.
Seperti yang di wartakan dalam Koran BUMN, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia, kini tengah menghadapi ancaman kerugian hingga Rp5,01 triliun akibat sengketa konstruksi dalam proyek Kereta Cepat Whoosh. Proyek ambisius yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini terancam menjadi beban besar bagi WIKA.
Sebagai kontraktor lokal utama, WIKA memiliki porsi 25% pekerjaan konstruksi. Namun, masalah timbul akibat klaim cost overrun yang belum disetujui dan masuk dalam penyelesaian kontrak yang diproses di Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
Selain itu, WIKA juga berperan sebagai investor dengan kepemilikan 32% saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Kerugian yang dialami oleh WIKA bukan hanya terkait dengan konstruksi, tetapi juga karena pendapatan tiket dari kereta cepat ini yang belum mencapai proyeksi awal. Ketidakpastian yang terjadi menambah beban eksposur finansial bagi WIKA, yang bisa berdampak pada kelangsungan operasional dan rencana bisnis jangka panjang perusahaan.
Kerugian Raksasa di Tengah Sengketa Proyek
WIKA mengajukan klaim senilai Rp5,01 triliun atas biaya tambahan yang dikeluarkan selama proses konstruksi. Sengketa ini belum disetujui dan sedang diproses di SIAC, yang menciptakan ketidakpastian terkait hasil akhir dari klaim tersebut. Selain itu, WIKA juga menderita kerugian operasional karena pendapatan tiket kereta cepat yang jauh dari target. Hal ini memperburuk kondisi keuangan WIKA sebagai investor di PSBI.
Proses restrukturisasi yang mungkin terjadi pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) juga menambah ketidakpastian bagi WIKA terkait pengalihan saham dan implikasi hukum lainnya. WIKA terpapar risiko finansial yang besar karena keterlibatannya baik sebagai kontraktor maupun investor. Ketidakjelasan mengenai penyelesaian utang dan klaim konstruksi memperburuk eksposur ini.
Sengketa dan kerugian yang dialami WIKA berpotensi merusak reputasinya sebagai BUMN besar yang dapat berdampak pada proyek-proyek selanjutnya dan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya.
Menghadapi Krisis
Dalam menghadapi risiko yang cukup besar, WIKA perlu mengambil langkah strategis untuk memitigasi masalah hukum dan finansial yang muncul. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan diantaranya menyelesaikan sengketa secara efektif. WIKA perlu berfokus pada penyelesaian sengketa konstruksi dengan mengoptimalkan proses arbitrase yang sedang berjalan di SIAC. Selain itu, pendekatan mediasi dengan pihak terkait dapat mempercepat penyelesaian klaim cost overrun yang ada.
Selain itu, diversifikasi investasi dan pembiayaan, untuk mengurangi beban finansial, WIKA dapat mengevaluasi kembali posisi investasinya di PSBI dan mempertimbangkan opsi restrukturisasi untuk memastikan kelangsungan proyek tanpa terlalu tergantung pada pendapatan tiket Kereta Cepat Whoosh.
Dengan adanya kemungkinan restrukturisasi KCIC, WIKA bisa memanfaatkan dukungan pemerintah untuk memastikan kepemilikan yang lebih jelas dan memperbaiki posisi perusahaan. Pemerintah dapat membantu dalam pengelolaan risiko finansial melalui kebijakan yang mendukung penyelesaian masalah utang.
Dalam menghadapi kerugian finansial, penting bagi WIKA untuk menjaga citra publiknya. Komunikasi yang transparan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat membantu menjaga kepercayaan publik dan memitigasi dampak negatif pada reputasi perusahaan.
Strategi Hukum WIKA di Meja Arbitrase
Saat diminta pendapatnya soal klaim cost-overrun ke SIAC, Bimo Prasetio, Partner dari BP Lawyers menilai agar WIKA memastikan seluruh kontrak, addendum, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Berita Acara, Change Order, surat-surat peringatan, progres pekerjaan, laporan survei, dan semua dokumen relevan disusun dengan rapi.
“WIKA musti mengevaluasi dengan teliti potensi argumen kontrak. apakah ada klausul force majeure, perubahan ruang lingkup, persetujuan perubahan harga, persetujuan terhadap perubahan instruksi, toleransi perbedaan kuantitas dan lainnya. Jika kontrak tidak eksplisit mendukung cost overrun, risiko gugatan balik atau penolakan klaim besar,” tukas Bimo.
Bimo menyarankan agar WIKA menggunakan konsultan independen (quantity surveyor, cost consultant) dan firma hukum arbitrase (internasional) yang berpengalaman, untuk memperkuat kuantifikasi kerugian dan presentasi kasus di arbitrase, termasuk defensibility terhadap potensi gugatan balik dari KCIC.
WIKA Harus Tanggap dan Proaktif
Sengketa konstruksi yang melibatkan WIKA dalam proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi tantangan besar bagi perusahaan ini. Dengan ancaman kerugian hingga Rp5,01 triliun, WIKA harus menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan cost overrun, kerugian sebagai investor, dan eksposur finansial yang besar. Solusi yang diperlukan meliputi penyelesaian sengketa yang efisien, restrukturisasi keuangan, dan pemanfaatan dukungan pemerintah.
Untuk menjaga kelangsungan operasional, WIKA juga harus memperhatikan pengelolaan risiko reputasi yang dapat memengaruhi masa depan perusahaan. Dengan langkah yang tepat, WIKA masih memiliki peluang untuk mengatasi tantangan ini dan kembali pada jalur pertumbuhan yang positif.
(RED)
