Wikipedia kena tegur Komdigi dan diberi waktu 7 hari untuk daftar sebagai PSE Private. Jika tidak, akses bisa diblokir di Indonesia. Kasus ini jadi pengingat bahwa platform digital global pun wajib patuh regulasi lokal, terutama terkait data pribadi dan pengelolaan konten.
Baru-baru ini, dunia digital Indonesia diguncang oleh ultimatum dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) yang meminta Wikipedia untuk segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Ultimatum tersebut memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia Foundation, induk dari Wikipedia, untuk melaksanakan pendaftaran sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Jika tidak memenuhi kewajiban ini, pemerintah berhak memblokir akses ke Wikipedia di Indonesia, yang tentunya akan mempengaruhi jutaan pengguna yang bergantung pada informasi bebas yang disediakan platform ini.
Peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua platform digital, terutama yang beroperasi di Indonesia dan memberikan layanan kepada masyarakat, terdaftar dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
Hal ini sangat penting untuk menjamin perlindungan data pribadi dan konten yang beredar, agar tidak menyalahi peraturan negara. Sejauh ini, meskipun ada beberapa peringatan dan perpanjangan waktu sejak 2025, Wikipedia masih belum melengkapi proses pendaftaran mereka, yang menimbulkan kekhawatiran apakah platform ini akan tetap tersedia bagi pengguna Indonesia.
Baca juga: Langkah Mengamankan Data Perizinan Di Masa Transisi OSS
PSE Private: Persyaratan dan Implementasi di Indonesia
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada pemerintah melalui sistem OSS (Online Single Submission). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan dan perlindungan data pribadi yang ketat.
Selain itu, PSE juga wajib memiliki kebijakan dan mekanisme untuk mengelola konten yang ada di platform mereka agar tidak melanggar hukum Indonesia. Sebagai bagian dari kewajiban ini, PSE juga harus memastikan bahwa sistem mereka aman, dapat diandalkan, dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pribadi pengguna, serta menyediakan mekanisme untuk menangani insiden kebocoran data. Tidak hanya itu, PSE harus memastikan bahwa konten yang beredar di platform mereka tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti penyebaran informasi terorisme atau pelanggaran hak cipta.
Menanggapi hal ini, Lita Paromita Siregar partner pada kantor hukum BP Lawyers mengapresiasi langkah aktif Komdigi dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan pendaftaran PSE.
“Suatu aturan yang diterapkan tanpa adanya pengawasan hanya akan menjadi produk hukum tanpa gigi, oleh karena itu langkah aktif Komdigi dalam melakukan screening dan himbauan berkala kepada pelaku usaha terkait kepatuhan terhadap regulasi PSE patut diapresiasi,” ungkap Lita.
Kepatuhan Bagi Semua Pihak
Kepatuhan terhadap regulasi PSE Private tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan layanan platform digital di Indonesia, tetapi juga untuk meningkatkan rasa aman pengguna dalam mengakses informasi secara online.
Pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi warganya. Jika Wikipedia gagal memenuhi kewajiban tersebut, Indonesia bisa kehilangan salah satu sumber informasi terbesar yang bebas dan terbuka di dunia.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik penyelenggara platform digital maupun pengguna, untuk mendukung upaya pemerintah ini, demi terciptanya ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.
(RED)
