Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya mengadakan Indonesia Development Forum 2018 sebagai wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia khususnya mengatasi kesenjangan antar wilayah regional.
“Dengan IDF 2018 akan lebih difokuskan untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi antar wilayah di Indonesia dan bertujuan untuk mewadahi perangkat pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat umum, pemuda, dan masyarakat umum dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antarwilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengatasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif,” ucap Bambang, ditemui dalam acara IDF 2018 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa, (10/7).
Bambang menjelaskan tema yang diusung ini juga sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan yang merupakan salah satu langkah pemerataan ekonomi nasional.
“Sebagai contoh yang bisa disampaikan adalah adanya berbagai kebijakan dan program afirmasi untuk pembangunan yang diprioritaskan wilayah timur dan program untuk perbaikan pembangunan di daerah tertingal, terdepan dan pedesaan. Saya yakin beberapa mitra yang ada di ruangan ini akan memberikan dukungan atas agenda pemerintah ini,” tutur Bambang.
Lebih lanjut, kata Bambang, pemerintah menyadari dampak dari kesenjangan antar wilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia ini. Bukti yang jelas terlihat adalah perbandingan pertumbuhan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara provinsi-provinsi di wilayah barat dan timur, serta pertumbuhan di perkotaan dan pedesaan.
Dalam IDF 2018, pemerintah melibatkan diskusi intens antara pemerintah lokal, sektor swasta, masyarakat umum dan segenap mitra-mitra pembangunan untuk memperbaiki keterhubungan dan akses terhadap dan kesempatan-kesempatan ekonomi di wilayah Timur Indonesia. “Kesenjangan antar wilayah merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multisektor. Pada IDF tahun ini, perangkat pemerintah, para peneliti, pelaku bisnis, masyarakat umum, para pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor pembangunan dapat saling berinteraksi dalam dialog terbuka mengenai tantangan kesenjangan antar wilayah dan mencari solusi terbaik berbasis bukti untuk mengantisipasinya serta memetakan pendekatan-pendekatan baru dan inovatif,” tuturnya.
Selain antar wilayah, ketimpangan terjadi antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak setara. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk. Fenomena yang saat ini mengemuka di Indonesia, ketimpangan wilayah terjadi antar wilayah dan intra wilayah.
Oleh karena itu, Bambang berharap ide-ide yang diajukan dalam IDF 2018 ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan solusi kebijakan berbasis bukti untuk menanggulangi permasalahan kesenjangan antar wilayah. Rekomendasi tersebut akan dikembangakan menjadi masukan penting bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Kami yakin IDF 2018 dapat menginspirasi lahirnya inisiatif-inisiatif baru untuk membantu mengatasi kesenjangan antar wilayah di Indonesia,” tukasnya.
PHB
