Belajar dari Kasus Bjorka, Pahami Perbedaan Data Umum dengan Data Khusus
“Jika mengacu kepada General Data Protection Regulation (GDPR) milik Uni Eropa, yang dimaksud dengan data umum merupakan informasi yang penjagaannya di sistem keamanan tidak terlalu tinggi.”
Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya kabar bahwa 1,3 miliar data registrasi kartu SIM Indonesia bocor karena diretas oleh Bjorka. Tidak hanya itu, diisukan juga bahwa hacker tersebut turut meretas data-data pemilihan umum Indonesia hingga rahasia pemerintah.
Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate memberikan klasifikasinya saat rapat internal di Istana Kepresidenan. Johnny menyebutkan bahwa data-data yang diretas oleh Bjorka merupakan data-data yang sifatnya umum dan tidak spesifik.
Baca juga: Kemenkominfo Katakan Pembocor Data Pribadi Masuk Unsur Pidana, Ini Sebabnya
“Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah, sementara adalah data-data yang sifatnya umum, data-data umum,” kata Johnny G Plate usai rapat internal di Istana Kepresidenan dikutip Kompas, Senin (12/9/2022).
Jika mengacu kepada General Data Protection Regulation (GDPR) milik Uni Eropa, yang dimaksud dengan data umum merupakan informasi yang penjagaannya di sistem keamanan tidak terlalu tinggi.
Contoh dari data pribadi yang bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Di sisi lain, yang dimaksud dengan data yang bersifat spesifik atau data khusus dalam GDPR merupakan informasi yang memerlukan pelindungan lebih dalam sistem keamanan karena informasi di dalamnya bersifat sensitif dan bisa mengganggu privasi pemilik data pribadi.
Contoh dari data pribadi yang bersifat spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendati data yang diretas oleh Bjorka tersebut merupakan data yang sifatnya umum, Johnny menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas Bjorka dan hacker lainnya yang terlibat dalam perkara ini. Tidak berhenti disitu, Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga juga akan berkoordinasi untuk menelaah kasus-kasus peretasan itu secara lebih dalam.
“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik,” ujar Johnny.
AA
