IPMG: Obat dan Vaksin Tidak Siap Diterapkan Kewajiban Sertifikasi Produk Halal

Jika diwajibkan, maka akan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

0
133
Ilustrasi. Sumber Foto: https://hellosehat.com/

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Farmasi Asing di Indonesia atau International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) Parulian Simanjuntak menjelaskan bahwa obat dan vaksin tidak siap untuk menerapkan kewajiban sertifikat produk halal, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Kami berpendapat bahwa obat dan vaksin dan produk biologi lainnya itu memang pada dasarnya tidak diharuskan untuk sertifikasi halal,” ujarnya kepada KlikLegal melalui sambungan telepon, Rabu (14/3).

Parulian menyampaikan hal tersebut ketika diwawancarai seputar pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan UU Jaminan Produk Halal yang masih cukup alot antar kementerian. Dalam pembahasan, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta agar obat yang jika tidak dikonsumsi akan berakibat pada keselamatan jiwa pasien (life saving drugs) dan vaksin dikecualikan dari produk yang harus dikenai kewajiban sertifikasi halal. (Baca Juga: RPP Jaminan Produk Halal Masih Terkendala di Kemenkes).

Lebih lanjut, Parulian berpendapat seharusnya istilah yang digunakan bukan “dikecualikan”, tetapi justru “dibebaskan” dari kewajiban sertifikasi halal. “Tidak ada yang dikecualikan, karena itu akan membingungkan masyarakat, sebab pada dasarnya obat-obatan dan vaksin dibebaskan dari kewajiban sertifikasi halal,” tukasnya lagi.

Parulian menegaskan UU JPH dibuat untuk melindungi masyarakat. Namun, bila obat-obatan, vaksin dan produk biologi lain diwajibkan sertifikasi halal akan menimbulkan suatu ancaman bagi masyarakat bukan melindungi. (Baca Juga: RPP Halal Deadlock, IMPG: Tidak Ada Batasan Definisi Life Saving Drugs).

“Karena obat-obatan itu yang ditentukan oleh dokter itu sesuai dengan kebutuhan si pasien. Yang menentukan ini dokter, dan dokter di dalam menentukan resepnya itu tidak mengatakan kamu muslim atau tidak. Tetapi kamu bisa disembuhkan dengan obat ini. Jadi kesehatan merupakan titik utama daripada pelayanan kesehatan ini, penyembuhan adalah yang paling utama,” ujar Parulian.

Bahkan, ia mengatakan bahwa di negara-negara lain seperti di Timur Tengah, obat-obatan atau vaksin termasuk yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. “Hal ini pun berlaku di Negara Timur Tengah, di sana pun dikatakan bahwa isu-isu agama jangan dicampuradukkan. Jadi karena mereka juga menyadari bahwa adalah sangat tidak mungkin untuk melakukan sertifikasi akan menimbulkan lebih banyak mudaratnya. Jadi dikatakan seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Parulian mengungkapkan dari 25 ribu obat-obatan yang terdaftar, 95 persen bahan bakunya adalah impor. Sehingga, proses sertifikasi halal menjadi problem untuk obat-obatan karena proses sertifikasi halal itu mulai dari awal sampai akhir.

“Jadi berarti harus ada keharusan sertifikasi mulai daripada si pembuat bahan baku. Jadi siapa yang nanggung cost-nya, Jadi si pembuatan bahan baku ini juga belum tentu mau diatur-atur untuk disertifikasi halal. Karena pertama obat-obatan itu kebanyakan diciptakan di luar negeri dan dalam pembuatan obat-obatan itu tidak pernah dipertimbangkan isu agama karena yang diutamakan dan menjadi yang paling utama adalah isu pengobatan supaya sembuh,” ujar Parulian.

“Jadi yang pertama, kita tidak akan makan obat kalau tidak perlu, kita makan obat kalau perlu untuk sehat. Jadi tidak ada argumentasi bahwa saya menentukan apa saja yang boleh masuk itu tidak betul karena kalau kita mengidap penyakit menular saya harus diobati kalau tidak saya kan menularkan pada orang lain,” pungkas Parulian.

(PHB)

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*