Jokowi Menegaskan APBN 2021 Harus Lekas Dibelanjakan
APBN 2021 dialokasikan dengan jumlah lebih besar dibandingkan 2020 untuk meningkatkan perekonomian negara.
Presiden Joko Widodo, meminta kementerian untuk menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pada akhir Desember 2020 agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik di awal Januari 2021.
APBN 2021 akan fokus ke empat hal, penangan kesehatan khususnya penanganan Covid-19 yang mengutamakan vaksinasi, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan, program pemulihan ekonomi terutama dukungan pada UMKM dan dunia usaha, yang keempat reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
Kemudian dalam APBN 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dengan pertumbuhan sebesar 0,4% dibandingkan alokasi belanja APBN di tahun 2020.
“Alokasi ini terdiri dari kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun, kemudian untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun,” ucap Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Anggaran 2021.
Alokasi belanja akan dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang, seperti kesehatan 169,7 triliun, pendidikan 550 triliun, infrastruktur 417,4 triliun, perlindungan sosial 408,8 triliun, ketahanan pangan 99 triliun, pembangunan bidang teknologi informasi 26 triliun.
“Di saat perekonomian kita masih lesu, maka belanja pemerintah menjadi penggerak utama ekonomi kita. Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dibelanjakan,” tegas Jokowi
Jokowi meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, serta kepala daerah, yang memiliki anggaran besar harus lakukan lelang sedini mungkin, yakni di bulan Desember.
Hal ini diharapkan dapat menggerakan ekonomi di Kuartal I pada awal Januari 2021. Selain itu, Jokowi juga meminta bantuan sosial di awal Januari untuk diberikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pada lapisan bawah.
SR
