Sri Mulyani: Reformasi Aturan Perpajakan Akan Menciptakan Penguatan Ekonomi Indonesia

0
581
Sri Mulyani Reformasi Aturan Perpajakan Akan Menciptakan Penguatan Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani: Reformasi Aturan Perpajakan Akan Menciptakan Penguatan Ekonomi Indonesia

Pengaturan reformasi bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja akan memperkuat iklim investasi di dalam negeri.

Salah satu substansi fundamental dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah pengaturan ketentuan lebih lanjut termasuk perubahannya dalam bidang perpajakan. “Dalam era digital dan untuk menguatkan daya tahan Indonesia secara kompetitif di bidang perpajakan maka reformasi perpajakan menjadi salah satu substansi yang diatur dalam UU Cipta Kerja,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan secara daring pada Kamis (19/11).

Menkeu dalam seminar tersebut mengemukakan bahwa Pemerintah akan melakukan pengubahan terhadap pengaturan substansi Undang-Undang bidang perpajakan yang meliputi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Beberapa tujuan dalam reformasi perpajakan pada UU Cipta Kerja yaitu meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar sukarela, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Apabila merujuk pada substansi UU Cipta Kerja, pengaturan bidang perpajakan tersebut dapat direalisasikan dalam struktur klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan sebagai berikut. Pengaturan mengenai UU PPh diatur di dalam ketentuan Pasal 111 UU Cipta Kerja, substansi UU PPN dalam ketentuan Pasal 112 UU Cipta Kerja, dan Pasal 113 UU Cipta Kerja terkait pengaturan ketentuan UU KUP. 

Reformasi perpajakan terhadap pengaturan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP akan mendorong investasi di tengah perlambatan ekonomi dunia untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dengan maksimal. Selain itu hal tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi melalui iklim usaha yang berkepastian dan adil.

Perubahan terhadap pengaturan UU PPh dapat memberikan kepastian dari subjek pajak termasuk kepada warga negara asing (WNA) mengenai pajak penghasilannya di Indonesia. “Dalam menarik interaksi WNA ke dalam negeri harus terdapat kepastian pajak baginya,” ujar Menkeu. 

Selain itu Menkeu juga menegaskan bahwa terdapat relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak, pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam faktur pajak, serta pengaturan mengenai faktur pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran dalam substansi pengaturan UU PPN dalam UU Cipta Kerja. Selain itu dalam UU KUP, Pemerintah mendorong tindakan yang kooperatif dan penegakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

KJP

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*