Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Kebut Penyelesaian RPP Izin Usaha Berbasis Risiko

0
81
Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Kebut Penyelesaian RPP Izin Usaha Berbasis Risiko

Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Kebut Penyelesaian RPP Izin Usaha Berbasis Risiko

Pemerintah akan menetapkan perizinan berusaha menggunakan pendekatan berbasis risiko pada seluruh sektor usaha.

Sejak Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan, Pemerintah gencar merampungkan berbagai draf aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Salah satu yang sedang dirampungkan ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan. RPP tersebut akan mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA). 

“Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Presiden agar segera dilakukan pemangkasan Perizinan Berusaha, penyederhanaan Prosedur Perizinan dan penerapan Standar Usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi Jumat (20/11). 

Saat ini, setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha. Setiap Kementerian/Lembaga memiliki pola dan kebijakan yang berbeda dalam mengatur perizinan usaha di sektornya, hal tersebut mengakibatkan banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih mengenai perizinan untuk usaha (hyper regulation). Hal itu disebabkan NSPK yang tidak terstandarisasi.

Dengan adanya RPP ini, Pemerintah mengharapkan semua perizinan telah diatur secara lengkap di RPP sehingga  tidak perlu ada lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat Peraturan Menteri atau aturan turunannya. Hal ini menjadikan RPP bagian dari penyederhanaan dan mengurangi hyper regulation.

Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha di seluruh sektor usaha. Setiap Kementerian/Lembaga akan melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat risiko Rendah, Menengah atau Tinggi dengan memerhatikan  pengelompokan bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. 

Selanjutnya Airlangga menerangkan bahwa, “RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua Kementerian/Lembaga dan Pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap Kementerian/Lembaga terkait.”

Kini seluruh Kementerian/Lembaga telah menyelesaikan seluruh proses analisis tingkat risiko di internal Kementerian/Lembaga terkait dengan perizinan berusaha. Selanjutnya, Kementerian/Lembaga akan menyelesaikan NSPK dan pengaturan mengenai proses bisnis perizinan berusaha berdasarkan norma dasar perizinan berusaha berbasis risiko yang telah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain kerap menyelesaikan NSPK, seluruh Kementerian/Lembaga juga tengah mengejar penyelesaian Lampiran dari NSPK yang berbentuk Tabel KBLI berdasarkan tingkat risiko, kewajiban dan/atau persyaratan perizinan, standar usaha dan standar produk/ proses/ jasa, yang akan menjadi acuan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. 

AFA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*