Kejar Net Zero Emission, PT PLN Mendorong Pembangunan Pembangkit EBT
Ada peluang bagi swasta untuk turut berinvestasi dan ambil andil dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan. Mengingat, PLN tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah tersebut sendiri.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki komitmen untuk memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dengan mendorong pembangunan pembangkit EBT dengan total kapasitas 648 megawatt (MW) pada tahun 2022. Pembangunan ini ditujukan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia dan mengurangi emisi karbon sebagai salah satu komitmen Indonesia pada Paris Agreement untuk mencapai net zero emission. Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi mengatakan bahwa perseroan mendorong pembangunan pembangkit EBT dan mendukung target realisasi pemerintah tentang net zero emission pada 2060.
“Untuk tahun ini, kami menargetkan penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 648 MW, terdiri dari pembangkit tenaga surya, air, panas bumi, angin, hingga sampah,” ucap Evy, Rabu (9/2).
Evy menambahkan, Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi dengan kekuatan sebesar 108 MW dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 53 MW. Selain kedua pembangkit tersebut, pemerintah juga menambahkan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) sebesar 154 MW dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 287 MW. Di sisi lain, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) masing-masing akan berkontribusi sebesar 2 MW dan 43 MW.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa bauran energi terbarukan masih jauh dari realisasi yang diinginkan pemerintah. Dadan menerangkan bahwa PLN tidak bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah tersebut sendiri, sehingga diperlukan adanya keterlibatan swasta untuk turut berinvestasi dan ambil andil dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan.
“Kami secara bertahap bagaimana upaya untuk menambah kapasitas EBT. Pada 2021 kami menambah 600 MW. Tahun ini tidak terlalu banyak sekitar 700 MW untuk masuk ke sistem PLN, ini bertahap,” ujarnya.
Komitmen mengurangi emisi karbon sampai dengan 2060 juga ditegaskan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk menghentikan kegiatan operasional dari PLTU yang selama ini menggunakan batu bara sebagai bahan baku dengan kapasitas sebesar 5,5 Gigawatt (GW) hingga 2030.
“Penutupan PLTU tentunya memerlukan investasi, 5,5 GW ditutup sebelum 2030 dengan dukungan investasi yang dibutuhkan sebesar US$8,58 miliar,” ucap Luhut pada acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).
Luhut mengatakan tidak ada kerugian dalam segi finansial untuk penutupan tersebut karena prosesnya dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama yang ada. Dengan ini, pemerintah bisa mempercepat penurunan gas rumah kaca dan mengembangkan bauran energi.
FDW
