Kemenkeu Terbitkan Peraturan Pelaksana Pertegas PPh bagi WP Luar Negeri di Indonesia

0
0
Kemenkeu Terbitkan Peraturan Pelaksana Pertegas PPh bagi WP Luar Negeri di Indonesia

Kemenkeu Terbitkan Peraturan Pelaksana Pertegas PPh bagi WP Luar Negeri di Indonesia

Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terbaru tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan (PPh) dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.010/2020.

Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan terbaru tentang pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan (PPh) yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional pada Rabu (30/12).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.010/2020 (PMK 236/2020) yang mengubah PMK Nomor 202/PMK.010/2017 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan dalam perjanjian internasional.

“memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan dalam perjanjian internasional tertentu, perlu mengatur pelaksanaan perjanjian internasional yang mendapat perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi pertimbangan PMK tersebut.

Adanya perubahan dalam peraturan tersebut yaitu dengan menambahkan ayat (3a) di antara ayat (3) dan ayat (4) dan terdapat perubahan pada ayat (5) dalam Pasal 2 PMK Nomor 202/PMK.010/2017.

“Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 236/2020.

Pada ayat (3a) PMK 236/2020 sebagai ayat tambahan dari PMK ini, dijelaskan bahwa perjanjian internasional yang mendapatkan perlakuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, pada ayat (5) PMK 236/2020 mengenai organisasi internasional sebagai subjek pajak diubah dengan adanya frasa “kecuali diatur lain dalam perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pajak Penghasilan yang didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3a),” bunyi pasal 3A PMK 236/2020 sebagai pasal tambahan yang disisipkan antara Pasal 3 dan 4.

 

SR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*