Permeninveshil No. 5/2025 memperkenalkan kerangka baru dalam perancangan proyek investasi, dengan fokus pada penguatan sistem perizinan berbasis risiko, struktur modal yang lebih disiplin, klasifikasi usaha berbasis penjualan tahunan, dan percepatan capex deployment melalui kemudahan konstruksi.
Tahun 2025 menandai penguatan kembali sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP No. 28/2025. Sebagai tindak lanjutnya, diterbitkan Permeninveshil No. 5/2025 yang sekaligus mencabut Perka BKPM No. 4/2021.
Baca juga: Menerima Sanksi LKPM? Apa Yang Harus Dilakukan Pelaku Usaha?
Setidaknya terdapat sepuluh isu strategis yang perlu diperhatikan dalam mendesain struktur usaha dan eksekusi proyek, yakni:
- Struktur modal PMA kini mensyaratkan minimum modal disetor ≥ Rp2,5 miliar per PT. Ambang masuk diturunkan, namun diikuti disiplin pergerakan modal.
- Modal yang telah ditempatkan tidak dapat dipindahkan selama 12 bulan kecuali untuk kebutuhan riil usaha. Artinya, perencanaan capital structure harus substantif dan tidak sekadar formalitas.
- Klasifikasi usaha tidak lagi hanya berbasis modal, tetapi juga hasil penjualan tahunan. Usaha mikro, kecil, dan menengah dikategorikan berdasarkan batas penjualan tertentu. Konsekuensinya, proyeksi pendapatan berdampak langsung pada profil risiko dan kewajiban dalam sistem OSS.
- Penguatan kepastian prosedural melalui mekanisme fiktif positif. Apabila batas waktu pelayanan terlampaui, Persetujuan Berusaha berbasis risiko dianggap disetujui sesuai ketentuan pasal yang relevan. Ini memberikan prediktabilitas timeline proyek dan mitigasi risiko administratif.
- Penegasan mekanisme PB dan PB UMKU, termasuk penerbitan, perubahan, dan perpanjangan, menjadikan siklus perizinan lebih sistematis dan efisien.
- Fasilitas Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK) memungkinkan pelaku usaha risiko tinggi dan menengah tinggi di kawasan industri tertentu untuk memulai konstruksi dan uji coba produksi sebelum operasional penuh. Dampaknya adalah percepatan capex deployment dan waktu menuju operasional.
- Pengembangan usaha, termasuk penambahan kapasitas atau volume produksi, dapat memicu perubahan tingkat risiko. Dengan demikian, ekspansi tidak lagi murni keputusan komersial, melainkan harus dianalisis dari perspektif regulatory impact.
- Aksi korporasi Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan usaha diatur lebih rinci dan wajib diikuti dengan penyesuaian data dalam sistem OSS.
- Nilai minimum investasi sektor prioritas diperjelas, seperti SPKLU dengan batas ≥ Rp10 miliar (di luar tanah dan bangunan) per provinsi, serta usaha di KEK yang mengikuti ketentuan Perpres. Ini memengaruhi feasibility dan perencanaan modal.
- Jangka Waktu Perkiraan Produksi (JWPP) dapat diubah satu kali sebelum tahap operasional, dengan alasan yang jelas, memberikan fleksibilitas proyek namun tetap dalam koridor kontrol.
Secara keseluruhan, Permeninveshil 5/2025 membentuk paradigma controlled acceleration, yakni proyek dapat bergerak lebih cepat, tetapi dalam struktur pengendalian modal, klasifikasi risiko, dan tata kelola yang lebih disiplin.
Kerangka ini menuntut integrasi antara strategi bisnis, desain permodalan, timeline proyek, dan kepatuhan berbasis risiko sejak tahap perencanaan awal.
Tulisan ini pernah dimuat dalam Linkedin Lita Paromita Siregar, dengan judul “Kerangka Baru Perancangan Proyek Investasi Dalam Permeninveshil No. 5/2025” dan telah mendapatkan persetujuan untuk dipublikasikan.
