Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Hybrid Arbitration

0
87
Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Hybrid Arbitration

Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Hybrid Arbitration

Arbitrase Hibrid (Hybrid Arbitration) merupakan proses kombinasi dari berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang fokusnya adalah proses arbitrase.

Arbitrase Hibrid (Hybrid Arbitration) merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa kontemporer. Hal tersebut ditegaskan oleh Prof. Huala Adolf selaku Wakil Ketua BANI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam webinar bertajuk “Hybrid Arbitration Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis” pada Senin (30/11). Dalam pemaparannya yang berjudul Arbitrase Hibrid (Hybrid Arbitration), Prof. Huala Adolf menegaskan bahwa arbitrase hibrid merupakan proses arbitrase yang dikombinasikan dengan bentuk alternatif penyelesain sengketa lainnya, yaitu negosiasi (musyawarah) atau mediasi. “Perlu ditegaskan bahwa dalam praktiknya proses arbitrase hibrid merupakan kombinasi antara proses arbitrase dan proses mediasi,” jelas Prof. Huala Adolf.

Lebih lanjut, Prof. Huala Adolf menerangkan bahwa pola arbitrase hibrid merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh BANI. “Arbitrase hibrid merupakan sumbangan BANI terhadap pelaksanaan arbitrase di Indonesia,” terang Prof. Huala Adolf.

Namun meskipun demikian, Prof. Huala Adolf menjelaskan bahwa proses arbitrase hibrid tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Dimana dalam paradigma pro terhadap arbitrase hibrid, arbitrase hibrid berorientasi untuk menciptakan perdamaian di antara para pihak untuk menghasilkan win-win solution dan menempatkan putusan arbitrase menjadi lebih efektif dan efisien. “Namun perlu juga untuk dicermati bahwa proses arbitrase hibrid juga menimbulkan kontra dalam pelaksanaannya karena secara doktrin hukum tidak dikenal istilah arbitrase hibrid dan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama serta menimbulkan keadaan bias dalam memutus sengketa yang terjadi,” ujar Prof. Huala Adolf.

Prof. Huala Adolf menegaskan bahwa arbitrase hibrid telah memiliki landasan filosofis dan landasan yuridis dalam penerapannya. “Proses arbitrase hibrid memiliki landasan filosofis yang bersumber dari Sila Keempat Pancasila serta telah dianut dalam hukum masyarakat adat dan pandangan hidup bangsa,” jelas Prof. Huala Adolf. Prof Huala Adolf juga menjelaskan bahwa proses arbitrase hibrid memiliki landasan yuridis meliputi kesepakatan para pihak, ketentuan Pasal 33 Piagam PBB (Article 33 United Nations Charter) sebagai pedoman yang diterima secara umum, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan kebiasaan dalam praktik BANI. “Namun meskipun demikian, arbiter harus menguasai penguasaan teknik mediasi secara mutlak untuk dapat mendukung praktik arbitrase hibrid tersebut,” ujar Prof. Huala Adolf.

KJP

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*