Merger BUMN yang dipercepat hingga 2026 menandai langkah besar konsolidasi negara. Di balik janji tanpa PHK, hukum menegaskan merger bukan alasan menghapus hak pekerja. UU PT dan UU Ketenagakerjaan menjadi pagar agar efisiensi tetap manusiawi.
Danantara Indonesia mengumumkan percepatan proses merger BUMN yang awalnya direncanakan rampung pada 2027, kini dipercepat menjadi 2026. SosokBisnis mewartakan melalui akun instagramnya bahwa: konsolidasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah BUMN yang ada dari 1.067 menjadi sekitar 250 perusahaan.
Proses merger ini dipastikan tidak akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang menjadi salah satu kekhawatiran pekerja dalam proses penggabungan perusahaan besar ini. Keputusan ini mendapat perhatian luas, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh merger terhadap struktur perusahaan dan tenaga kerja yang terlibat.
Merger BUMN yang dipercepat ini menyoroti upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Namun, sekaligus menantang bagaimana perusahaan BUMN dapat melakukan efisiensi tanpa mengurangi hak-hak pekerja.
Danantara menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan jumlah entitas, komitmen untuk tidak melakukan PHK menjadi langkah penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan.
Merger BUMN dari Perspektif UU PT
Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), merger merupakan tindakan yang sah dalam melakukan restrukturisasi perusahaan. Merger BUMN yang dilakukan oleh Danantara ini tentu harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat (9) UU PT mendefinisikan merger sebagai penggabungan dua atau lebih perseroan menjadi satu entitas yang lebih besar.
Dalam hal ini, pemerintah berusaha menyederhanakan struktur perusahaan BUMN agar lebih efisien dan dapat lebih bersaing. Namun, meskipun proses merger sah, UU PT menekankan pentingnya perlindungan hak karyawan dalam proses penggabungan perusahaan.
Baca Juga: Inovasi atau Kriminalisasi? Kasus ASDP dan Masa Depan Profesional BUMN
Pihak yang terlibat dalam merger wajib memperhatikan kepentingan karyawan, pemegang saham, serta pihak lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang digabungkan.
Hal ini berarti bahwa meskipun ada perubahan struktur perusahaan, hak-hak karyawan tetap harus dijaga, dan mereka harus diberikan kesempatan yang adil dalam proses transisi.
Implikasi UU Ketenagakerjaan
Terkait dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, proses merger BUMN dapat menimbulkan potensi perubahan dalam hubungan kerja, terutama apabila ada perubahan signifikan dalam struktur atau operasional perusahaan.
Dalam UU Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa perubahan status perusahaan, termasuk merger, dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pekerja tidak bersedia melanjutkan kerja di entitas yang baru. Namun, hal ini harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai, dan pekerja harus mendapatkan kompensasi yang layak.
Yang menarik dalam kasus merger BUMN ini adalah komitmen Danantara yang memastikan tidak akan ada PHK meskipun jumlah perusahaan yang ada berkurang drastis. Hal ini menunjukkan upaya perusahaan untuk menjaga kestabilan tenaga kerja dan menghindari dampak sosial yang ditimbulkan akibat pengurangan jumlah entitas perusahaan.
Hak-hak pekerja, seperti pesangon dan penghargaan masa kerja, tetap harus dipenuhi oleh perusahaan, meskipun terjadi pengurangan jumlah entitas yang signifikan.
Pemenuhan Hak Normatif
Menurut Bimo Prasetio, Corporate Lawyer dari kantor hukum BP Lawyers, merger perusahaan tidak serta-merta berarti karyawan akan kehilangan pekerjaan. Secara hukum, hubungan kerja tetap berlanjut dan perusahaan hasil merger wajib mengambil alih seluruh hak dan kewajiban terhadap karyawan.
Ia menegaskan, merger memang sering diikuti penataan organisasi dan efisiensi, namun langkah tersebut tidak boleh dijadikan alasan sepihak untuk menurunkan hak atau melakukan PHK tanpa dasar hukum yang jelas.
“Jika terjadi perubahan jabatan, lokasi kerja, bahkan PHK, semuanya harus berbasis kebutuhan bisnis yang rasional dan disertai pemenuhan hak normatif karyawan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Menurutnya, banyak sengketa pasca-merger justru muncul bukan karena kegagalan bisnis, melainkan karena kurangnya komunikasi dan pengabaian aspek ketenagakerjaan.
“Merger adalah keputusan korporasi, tapi dampaknya langsung menyentuh manusia. Perusahaan yang mengabaikan dimensi ini berisiko menghadapi gugatan hukum dan konflik industrial yang sebenarnya bisa dihindari,” papar Bimo yang juga merupakan founder dari Smartlegal.id tersebut.
Menuju Efisiensi Tanpa Merugikan Pekerja
Proses percepatan merger BUMN yang dipimpin oleh Danantara menunjukkan bahwa konsolidasi perusahaan besar dapat dilakukan untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, sekaligus memperkuat daya saing BUMN di tingkat global.
Walaupun demikian, keberhasilan merger ini sangat tergantung pada bagaimana perusahaan memperhatikan hak-hak karyawan selama proses transisi. Komitmen untuk tidak ada PHK dalam proses ini memberikan harapan positif bagi pekerja yang khawatir kehilangan pekerjaan akibat pengurangan jumlah entitas.
Secara keseluruhan, merger BUMN yang dilakukan dengan cepat menunjukkan bahwa keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan hak pekerja adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dalam dunia kerja.
Pemerintah dan perusahaan BUMN harus terus memastikan bahwa meskipun perubahan besar terjadi dalam struktur perusahaan, kesejahteraan pekerja tetap terjaga dan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
(RED)
