KBLI 2025 resmi berlaku dan KBLI 2020 dicabut. Meski tanpa sanksi eksplisit, kewajiban penyesuaian dalam 6 bulan menimbulkan risiko nyata: perubahan akta dan data perseroan dapat tertahan jika KBLI belum sesuai. Ini bukan sekadar administratif, tapi isu kepatuhan.
BPS mengumumkan KBLI 2025, dalam unggahan video youtube sosialisasi yang bertajuk “Rilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025”, BPS menegaskan bahwa pembaruan KBLI dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru.
Aktivitas seperti jasa intermediasi digital, konten kreator, aset kripto, hingga carbon capture kini memiliki klasifikasi yang lebih spesifik dan terpisah. KBLI 2025 juga disusun dengan mengacu pada ISIC Revision 5, standar internasional terbaru. Artinya, perubahan ini bukan kebijakan sektoral sempit, melainkan bagian dari penyesuaian struktural agar data usaha Indonesia kompatibel dengan sistem global.
Namun, pesan penting yang sering luput adalah bahwa KBLI tidak hanya digunakan untuk statistik. Dalam praktik, KBLI menjadi pintu masuk bagi berbagai rezim hukum lain, termasuk OSS, perizinan sektoral, pelaporan, hingga administrasi perseroan.
Kewajiban Menyesuaikan KBLI 2025
Poin utama dari kebijakan KBLI 2025 sesungguhnya bersumber langsung dari norma hukumnya. Pasal 5 Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 secara tegas mewajibkan seluruh pengguna KBLI yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat enam bulan sejak diundangkan. Hal ini merupakan kewajiban administratif yang bersifat umum dan mengikat.
Baca juga: Menata Ulang Perizinan: Pembatalan KBLI di OSS RBA
Lebih jauh, Pasal 6 menegaskan bahwa KBLI 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak KBLI 2025 berlaku. Artinya, setelah masa transisi berakhir, tidak ada lagi dasar hukum untuk menggunakan KBLI lama. Dalam konteks kepatuhan, kondisi ini menempatkan pelaku usaha pada posisi rentan apabila masih mencantumkan KBLI yang sudah tidak diakui secara regulasi.
Penggunaan KBLI yang sudah dicabut berpotensi dianggap tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini kemudian berdampak sistemik, termasuk pada tertahannya layanan administratif seperti perubahan anggaran dasar, pembaruan data perseroan, hingga proses perizinan lanjutan yang mensyaratkan kesesuaian KBLI terbaru.
Jangan Menunggu Sistem Menolak
Untuk menghadapi kewajiban penyesuaian KBLI 2025, pelaku usaha sebaiknya mengambil langkah proaktif dan terukur. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:
- Melakukan review kegiatan usaha aktual
Perusahaan perlu memastikan bahwa KBLI yang tercantum dalam NIB benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan sehari-hari, bukan sekadar menyalin klasifikasi lama yang sudah tidak relevan secara regulasi. - Memetakan KBLI 2020 ke KBLI 2025 secara substansial
Tidak semua KBLI memiliki padanan langsung. Bisnis berbasis digital, platform, atau model factoryless goods producers kerap mengalami pergeseran kategori, sehingga perlu analisis atas karakter kegiatan usaha, bukan sekadar kesamaan nama. - Mengidentifikasi dampak lanjutan dari perubahan KBLI
Setiap perubahan KBLI berpotensi membawa konsekuensi pada perizinan berbasis risiko, kewajiban sertifikasi, hingga rezim pengawasan sektoral. Tahap ini penting agar penyesuaian tidak menimbulkan masalah baru. - Melakukan penyesuaian sebelum kebutuhan administratif muncul
Pembaruan KBLI sebaiknya dilakukan sebelum ada agenda perubahan anggaran dasar, pembaruan data perseroan, atau transaksi korporasi. Dengan begitu, perusahaan tidak berada dalam posisi reaktif ketika layanan administratif sudah tertahan.
Kepatuhan yang Terlihat Sepele, Dampaknya Nyata
KBLI 2025 menunjukkan bahwa kepatuhan hukum modern tidak selalu hadir dalam bentuk sanksi tertulis. Kadang, ia muncul sebagai hambatan administratif yang senyap namun efektif. Tidak bisa mengubah akta atau data perseroan adalah risiko nyata yang tidak bisa dianggap remeh.
Bagi pelaku usaha, KBLI 2025 seharusnya dipandang sebagai bagian dari legal hygiene. Ia mungkin terlihat teknis, tetapi berdampak langsung pada kelincahan bisnis. Menyesuaikan KBLI sejak dini bukan hanya soal patuh regulasi, melainkan menjaga agar roda perusahaan tetap bisa berputar tanpa hambatan yang sebenarnya bisa dihindari.
