Ditjen AHU memperpanjang Pelaporan Tahunan PT hingga 31 Desember 2026 dengan tarif PNBP Rp0. Namun, perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya terancam teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH. Lita Paromita Siregar menyoroti pentingnya kepatuhan sebelum sanksi berlaku.
Kabar baik bagi perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2025. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memberikan kesempatan penyampaian laporan dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp0 hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Ditjen AHU pada 27 Oktober 2026. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, fasilitas tarif Rp0 berlaku bagi PT yang wajib audit maupun tidak wajib audit.
Namun, perpanjangan ini bukan berarti perusahaan terbebas dari sanksi administratif. Ditjen AHU menetapkan teguran tertulis pada 1–31 Desember 2026, sedangkan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) mulai diberlakukan pada 2 Januari 2027 bagi PT yang belum memenuhi kewajibannya.
Baca Juga: Fathia Izzati: Melangkah dari Dispute untuk Melantunkan ‘Anything You Want’
Terlambat Berarti Terancam Blokir
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan melalui SABH paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani.
Apabila kewajiban tersebut diabaikan, perusahaan berisiko kehilangan akses terhadap layanan administrasi badan hukum. Kondisi ini dapat menghambat pengurusan perubahan anggaran dasar, perubahan pengurus, maupun tindakan korporasi lain yang memerlukan layanan SABH.
Persoalan lainnya muncul dari biaya yang harus dikeluarkan setelah fasilitas tarif Rp0 berakhir. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, tarif normal pemberitahuan persetujuan laporan tahunan adalah Rp250.000 bagi PT tidak wajib audit dan Rp500.000 bagi PT wajib audit.
Jika akses SABH terlanjur diblokir, biaya pembukaannya mencapai Rp1 juta untuk PT tidak wajib audit dan Rp2 juta bagi PT wajib audit. Biaya tersebut merupakan layanan terpisah dari pemberitahuan persetujuan laporan tahunan, sehingga keterlambatan berpotensi menambah beban administrasi perusahaan.
Manfaatkan Perpanjangan Sebelum SABH Diblokir
Menanggapi perkembangan tersebut, Lita Paromita Siregar melalui tulisan Compliance Alert menyoroti pentingnya memanfaatkan masa perpanjangan untuk menyelesaikan kewajiban perseroan. Terlebih, pemerintah telah memberikan fasilitas tarif PNBP Rp0 sebelum penerapan sanksi pemblokiran akses SABH.
Lita menekankan bahwa perusahaan perlu segera memeriksa status pelaporan, melengkapi dokumen yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan notaris apabila dibutuhkan. Langkah ini penting agar perusahaan tidak menghadapi hambatan administrasi ketika membutuhkan layanan badan hukum.
Dalam tulisannya, Lita memberikan penegasan:
“Manfaatkan perpanjangan periode penyampaian dengan tarif PNBP Rp0,00 hingga 31 Desember 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan sebelum sanksi pemblokiran akses SABH mulai diberlakukan.”
Pesan tersebut menunjukkan bahwa masa perpanjangan sebaiknya dipandang sebagai kesempatan memperbaiki kepatuhan, bukan alasan menunda pelaporan hingga mendekati batas akhir.
Pastikan Kepatuhan Sebelum Tenggat Berakhir
Perpanjangan Pelaporan Tahunan PT hingga 31 Desember 2026 memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban administrasinya tanpa dikenakan PNBP atas layanan pemberitahuan persetujuan laporan tahunan.
Meski demikian, jadwal sanksi tetap perlu diperhatikan. Teguran tertulis mulai diberlakukan pada Desember 2026, sementara pemblokiran akses SABH dapat menjadi hambatan serius bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya mulai 2 Januari 2027.
Karena itu, direksi bersama tim legal dan corporate secretary perlu memastikan seluruh proses pelaporan telah diselesaikan melalui SABH. Kepatuhan administrasi yang dilakukan tepat waktu bukan hanya membantu menghindari biaya tambahan, tetapi juga menjaga kelancaran aktivitas korporasi.
Tulisan Ini bersumber dari Website Lita Paromita Siregar, Dengan Judul “COMPLIANCE ALERT : PERPANJANGAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 HINGGA 31 DESEMBER 2026” Dan Telah Mendapatkan Persetujuan Untuk Dipublikasikan.
