KlikUpdates

KBLI 2025 membawa perubahan penting bagi industri kreator digital. Aktivitas influencer, YouTuber, podcast, hingga produksi video kini memiliki klasifikasi usaha yang lebih jelas. Dengan...

Menjelang Juli 2026, pelaku usaha perlu menuntaskan tiga agenda kepatuhan: penyesuaian KBLI 2025, RUPS Tahunan, dan LKPM Triwulan II/Semester I. Khusus LKPM, ketepatan waktu...

Permendag 19/2026 tidak hanya mengganti aturan lama, tetapi juga mengubah cara platform digital beroperasi. Mulai dari transparansi biaya, pengaturan AI, kewajiban layanan pengaduan, hingga...

Mulai 1 Juni 2026, RUPS Tahunan tidak lagi berhenti di ruang rapat. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Tahunan ke sistem AHU agar akses layanan badan...

Permenaker No. 7 Tahun 2026 menjadi titik balik pengaturan alih daya di Indonesia. Untuk pertama kalinya, jenis pekerjaan outsourcing ditetapkan secara limitatif, lengkap dengan...

Dengan integrasi SIINAS dan OSS, pelaku usaha kini bisa mengurus verifikasi teknis menggunakan satu akun, mengurangi waktu dan kesalahan data. Sistem ini mendukung efisiensi...

Pembaruan Permenkum No. 5 Tahun 2026 membawa kemudahan bagi pemohon merek di Indonesia. Mulai dari percepatan pemeriksaan substantif hingga penyesuaian dokumen dan syarat bagi...

Dengan adanya SE WFH dari Kemnaker, banyak perusahaan bertanya apakah tunjangan transportasi dapat dikurangi. Ternyata, jika tunjangan tersebut bersifat tetap, tidak bisa dikurangi. Namun,...

Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM Triwulan I 2026 pada 1–15 April melalui OSS-RBA sesuai ketentuan BKPM. Ketepatan waktu dan akurasi data sangat penting karena...

THR adalah hak normatif yang diatur dalam Permenaker 6/2016, dan tidak boleh dipotong untuk penggantian biaya perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan karyawan. Pemotongan THR...