Bisnis Karbon Dalam KBLI 2025: Pelaku Usaha Wajib Paham
KBLI 2025 memperjelas klasifikasi bisnis karbon, mulai dari penyerapan alami di sektor kehutanan, aktivitas carbon capture and storage (CCS), hingga perdagangan unit karbon sebagai...
Perubahan Aturan PB-UMKU Berdasarkan Rezim Perizinan Terbaru
Dengan diberlakukannya PP 28/2025 dan Peraturan BKPM 5/2025, PB-UMKU kini harus diajukan setelah perusahaan memasuki tahap operasional dan komersial. Namun, ada pengecualian untuk usaha...
KBLI 63122 Hilang Di KBLI 2025: Apa Dampaknya Bagi Platform Digital?
KBLI 63122 tidak lagi muncul di KBLI 2025. Bukan berarti usaha platform digital dihapus, tetapi direklasifikasi dari pendekatan “media” menjadi fungsi ekonomi. Pelaku usaha...
KUHP DAN KUHAP BARU RESMI BERLAKU
Pada 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru, menggantikan warisan kolonial. Proses reformasi ini, meskipun mendapat kritik, bertujuan untuk menciptakan sistem...
Perubahan Kedua PP Pengupahan, Apa Dampaknya Bagi Perusahaan?
PP 49/2025 membawa perubahan besar dalam kebijakan pengupahan di Indonesia, termasuk penyesuaian upah minimum dan transparansi struktur pengupahan. Perusahaan harus segera mempersiapkan diri untuk...
KBLI 2025 Berlaku, Cek Sekarang!
KBLI 2025 resmi berlaku dan KBLI 2020 dicabut. Meski tanpa sanksi eksplisit, kewajiban penyesuaian dalam 6 bulan menimbulkan risiko nyata: perubahan akta dan data...
Angin Segar dari Perka BKPM No. 5 Tahun 2025: Tanah dan Bangunan Kini Masuk...
Perka BKPM No. 5 Tahun 2025 memberi angin segar bagi investor: kini nilai tanah dan bangunan bisa dihitung dalam investasi minimum Rp10 miliar. Kebijakan...
Lindungi Identitas Bisnis Lewat Pendaftaran Merek
Klik Legal x BP Lawyers menggelar webinar (4/9/2025) yang menegaskan urgensi daftar merek untuk melindungi identitas bisnis. Asharyanto mengulas prinsip first to file, pemilihan...
Perizinan Lingkungan Kini Jadi Syarat Utama untuk Dapatkan NIB, Apa Dampaknya bagi Pengusaha?
Perizinan berusaha kini memasuki era baru dengan diluncurkannya OSS versi PP No. 28 Tahun 2025. Pemerintah mengharuskan pemenuhan perizinan dasar, termasuk Persetujuan Lingkungan dan...
Saatnya Pengusaha Melek Hukum Lewat Kontrak
Klik Legal bersama BP Lawyers kembali menghadirkan rangkaian webinar “Pengusaha Melek Hukum” dengan topik krusial bagi pelaku usaha, yaitu “Perjanjian Kerja & Kemitraan Modal...
