Miris, Ini Ternyata Penyebab Banyak Terjadi Penggelapan di Perusahaan Oleh Karyawan
Penggelapan berpotensi terjadi ketika integritas tergadai akibat beberapa faktor. Baik yang disengaja maupun yang tidak terpikirkan sebelumnya, akibat rendahnya literasi keuangan karyawan.
Perkara terkait penggelapan aset atau uang perusahaan oleh karyawan seringkali terjadi. Motifnya ada berbagai hal, dorongan kebutuhan dan ekonomi keluarga yang terasa kurang, gaya hidup yang semakin tinggi dan tidak dimbangi dengan pendapatannya, ingin cepat kaya dengan cari jalan pintas, hutang yang melambung hingga salah melakukan perencanaan keuangan dan tidak punya dana darurat ketika terjadi musibah.
Sebut saja X, manager di salah satu perusahaan klien saya, yang ditemukan menggelapkan aset perusahaan. Perusahaan mengungkap hal ini ketika dilakukan stok opname inventori produk ternyata tidak match antara catatan dalam sistem dengan jumlah fisik produk.
Setelah ditelusuri, X ini punya gaya hidup yang mewah. Hobi nya clubbing, beli gadget dan mobil bagus, tapi semuanya dibeli secara kredit dan cicilan. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia tak ragu untuk menggunakan kartu kredit, mengambil dana dari tawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA), berhutang hingga akhirnya mencuri atau menggelapkan aset perusahaan dimana dia bekerja.
Lain lagi dengan cerita seorang kawan yang memiliki travel agent. Saat melakukan penagihan ke klien, ternyata beberapa klien sudah melakukan pembayaran, akan tetapi tidak masuk ke rekening perusahaan. Khawatir akan terjadinya kesalahan di bank, maka diminta bukti transfer atau pembayarannya. Ternyata, karyawan yang biasa menangani order dari perusahaan ini membuat invoice baru dan mengalihkan rekening pembayaran ke rekening pribadinya.
Saat diinterogasi, si karyawan mengakui perbuatannya dan mengatakan saat itu dia khilaf karena butuh uang untuk renovasi rumahnya. Akhirnya dia melakukan hal itu dengan harapan sebagai pinjaman sementara dan mencari pinjaman lain untuk mengembalikan ke perusahaan. Namun hal itu tidak pernah terjadi, akhirnya perusahaan melaporkan dirinya ke kepolisian.
Di awal karir saya sebagai pengacara bahkan pernah ikut menangani kasus klien perusahaan telko pada medio 2007, dimana karyawan perusahaan ini, yang usianya sekitar 26 tahun, dengan menggunakan kepiawaiannya di bidang IT, bisa menggelapkan aset perusahaan senilai hampir 25 Milyar. Wow, mencengangkan.
What went wrong?
Ada 2 (dua) hal yang mendasari banyak terjadi hal ini, yaitu rendahnya literasi keuangan dan tidak adanya nilai integritas oleh karyawan.
Integritas yang Tergadai
Bicara soal integritas, seakan ini sesuatu yang dipahami namun seringkali tidak diperhatikan dalam membangun nilai dan budaya perusahaan. Banyak yang menyepelekan dan mengutamakan nilai-nilai lainnya yang dinilai langsung bisa berimplikasi pada kenaikan omzet.
Mengutip ucapan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Hatta berikut ini:
“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.”
Alhasil banyak karyawan yang cerdas memanfaatkan kecerdasannya untuk berbuat culas. Kepandaiannya digunakan untuk memanipulasi dan memperdaya orang lain. Seakan menjadi suatu kebanggan bagi dirinya saat berhasil melakukan itu.
Itulah kenapa nilai integritas menjadi suatu nilai yang tidak bisa ditawar lagi. Skill dan pengetahuan bisa dikembangkan, namun tidak jujur itu adalah karakter, sulit diubah. Apalagi karakter itu sudah terbentuk sejak di bangku SMA, untuk mengubah pada suatu kebiasaan baru, riset menunjukkan bahwa kebiasaan yang baru tersebut harus dilakukan secara terus menerus selama 40 hari tanpa putus secara konsisten.
Bahkan kita pernah mendengar kisah yang mahsyur tentang gangster paling brutal di Amerika, Al Capone. Gembong mafia seperti dia pun membutuhkan orang jujur, orang yang berintegritas. Untuk apa? Menjaga uangnya!
Dan ternyata inilah pintu masuk IRS. Ketika itu bisa memenjarakan Al Capone yang selalu lolos dari jerat hukum. The Book keeper, orang yang mengurusi keuangannya menjadi sasaran dari IRS untuk mengungkap penggelapan pajaknya. Kisah ini bisa ditonton juga di film The Untouchable.
Dalam keseharian, kita banyak menemui berbagai kasus penggelapan seperti contoh yang saya sampaikan di awal. Bahkan tidak jarang, pelaku penggelapan adalah karyawan yang paling dipercaya. Fraud semacam ini bisa terjadi karena pemberian kewenangan terlalu besar (yang kemudian disalahgunakan) dan juga lemahnya sistem pengawasan.
Simak saja kisahnya Tiktokers, Tante Lala yang “dikerjain” oleh adminnya. Ketika banyak orang ingin meminta endorse dan sudah bayar, tapi cuan tak pernah berlabuh padanya. Alhasil dia harus menghadapi semua komplain dan permintaan pemenuhan kewajibannya untuk melakukan endorse produk.
Hal ini menunjukkan, lemahnya penerapan nilai integritas di perusahaan jadi pintu masuk. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus memikirkan bagaimana agar integritas ini menjadi budaya di perusahaannya. Tanpa adanya komitmen yang tinggi dan dimulai dari pemilik perusahaan, manajemen dan leaders di perusahaan, jangan harap integritas menjadi budaya. Karena semua nilai itu dimulai dengan leading by example.
Rendahnya literasi keuangan
Pekan lalu saya dapat telpon dari seorang teman yang kebingungan bukan karena terjadi penggelapan di bisnisnya, namun karena banyak karyawan yang merasa ditipu oleh seorang karyawan (Y) yang sudah resign dari perusahaan teman saya tersebut.
Kasusnya sederhana, ada sekitar 8 orang karyawan yang sudah memberikan hutang kepada Y. Jadi si Y melancarkan aksinya dengan mengatakan kalau neneknya sakit dan butuh biaya, lalu berbagai kebutuhan keluarga lainnya.
Lalu si Y mempersuasi teman-temannya untuk meminjam uang ke pinjaman online (pinjol) dan juga memanipulasi belanja online di marketplace (melalui fitur pay later), dengan janji bahwa Y yang akan mencicil semuanya. Ternyata si Y tidak memenuhi janjinya, dan semua teman-temannya dikejar tagihan oleh pinjol. Kawan saya memang tidak terganggu cashflow bisnisnya, namun secara tidak langsung bisnisnya jadi terganggu ketika karyawannya sedang kalut dan resah akibat kejaran pinjol dan mereka tidak punya uang untuk membayar.
Mudahnya orang-orang berhutang dan memanfaatkan Pinjol didukung juga dengan data dan fakta berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, jumlah pinjaman masyarakat melalui industri teknologi finansial pendanaan bersama atau fintech peer-to-peer (P2P) lending telah menembus Rp 34,6 triliun per Februari 2022.
Dari data statistik khusus sektor industri keuangan non bank (IKNB) terungkap, total pinjaman outstanding dari platform perantara atau yang bertugas mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) tercatat tumbuh hingga 104 persen (year-on-year/yoy). Data pertumbuhan ini juga mengungkap tren melonjaknya penyaluran dana pinjaman online (pinjol) sejak akhir tahun lalu, yakni berturut-turut Rp 29,8 triliun pada Desember 2021, kemudian Rp 34,6 triliun pada Januari 2022.
Agar pinjaman online tidak lantas menjadi petaka bagi para peminjamnya, beberapa hal ini bisa menjadi pertimbangan
- Tentukan dulu tujuan keuangan
Pastikan anda mengetahui tujuan meminjam melalui pinjaman online baik itu untuk konsumtif atau produktif, baik untuk modal usaha atau sekedar menggunakan fasilitas cicilan guna membeli barang yang kita inginkan, atau untuk biaya berobat dan edukasi?
Kenapa menentukan tujuan keuangan itu penting? Karena banyak orang yang salah kaprah menggunakan pinjaman online untuk menutupi biaya utang sebelumnya. Jika hal ini terjadi, pengguna pinjaman online akan terpuruk ke dalam kondisi utang yang lebih dalam. Artinya, membiarkan bunga berbunga menumpuk dan menyulitkan kondisi keuangan peminjam sendiri.
- Rasio utang tidak melebihi dari 30 persen
Maksudnya adalah pendapatan bulanan, baik dari bisnis atau dari gaji tidak melebihi rasio utang yang seharusnya. Misal, seorang karyawan swasta dengan gaji Rp3.000.000 maka pastikan bahwa utang yang dimiliki atau cicilan yang dimiliki tidak lebih dari Rp900.000, atau 30 persen dari gaji bulanan.
Kenapa demikian? Tentu selain tidak sehat menurut perencanaan keuangan, pastinya anda tidak mau kan pendapatan bulanan kita lewat begitu saja hanya untuk membayar utang karena kesalahan anda sendiri dalam mengalokasikan pos-pos keuangan.
Kembali pada kasus yang dialami oleh teman saya, sebenarnya karyawan-karyawan tersebut mudah diperdaya karena pemahaman dan literasi keuangan mereka yang rendah, bukan karena tingkat pendidikan yang rendah ya.
Terbukti saat pandemi datang pada 2020, banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan bahkan ada karyawan bergaji 80 juta/bulan keluarganya hidup susah setelah di PHK.
Kok bisa?
Ternyata karyawan ini memiliki cicilan mobil mewah, cicilan rumah senilai 3 Milyar dan gaya hidup mewah. Alih-alih punya dana darurat, untuk makan pun kini mereka susah. Mindset bahwa mobil dan rumah menjadi aset inilah yang salah. Karena saat ini justru menjadi liability (kewajiban) dan tidak produktif. Akan berbeda jika mobil mewah dikerjasamakan pada penyedia jasa rental mobil atau rumahnya dijadikan kost atau kontrakan dan disewa oleh orang lain. Tentunya hal ini akan produktif menghasilkan pendapatan baru selain gaji bulanannya.
Lebih jauh, motif tingginya kriminalitas dapat diakibatkan karena kelaparan, desakan dan himpitan tagihan hutang yang melambung di atas kemampuan bayar sang debitur. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini ketika ada seorang staf HRD bergaji 60 juta/ bulan terlilit hutang 5 Milyar dan nekat merampok bank. Kabarnya, tindakan nekat ini terinspirasi dari film serial Money Heist. Ternyata, karyawan ini juga menjalankan bisnis di luar pekerjaannya, dengan modal para investor tersebut. Memang berpindah kuadran itu tidak mudah dan butuh fokus.
Terlepas dari beberapa kisah suksesnya beberapa orang yang juga menjalankan bisnis saat masih bekerja di perusahaan, tidak semuanya mampu melakukan perencanaan dan mengeksekusi secara baik. Terlebih kalau background nya tidak mendukung hal tersebut dan tidak ada “rem” yang bisa menahan semua rencana yang mungkin tidak didasarkan pada data dan keahlian pada bisnisnya. Jika bisnis banyak dilakukan berdasarkan pada asumsi, bukan perencanaan dan perhitungan yang diputuskan melalui data yang ada, maka bisnis tersebut dibangun dengan asumsi, dan ini yang menjadi awal kejatuhannya.
Oleh karena itu, saya menghimbau agar penekanan pada 2 hal ini (pembangunan budaya integritas dan peningkatan literasi keuangan), perlu menjadi perhatian dan agenda perusahaan untuk terus berfokus menggalakkannya. Hal ini tentu untuk kepentingan seluruh karyawan yang akan berdampak pada perusahaan juga.
Selain membuat kegiatan penguatan nilai integritas dan edukasi tentang pengelolaan keuangan, perusahaan juga tetap perlu mawas diri dengan membangun sistem transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, keuangan serta mitigasi risiko terhadap tindakan kolutif dan tercela di lingkungan perusahaan.
Bimo Prasetio
Konsultan Hukum bisnis dan investasi
Bimo dapat dihubungi melalui ask@bimoprasetio.com
