Pahami Dulu Perspektif UMKM Terhadap Pemberlakuan UU Cipta Kerja

0
93
Pahami Dulu Perspektif UMKM Terhadap Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Pahami Dulu Perspektif UMKM Terhadap Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Salah satu substansi pengaturan hukum dalam UU Cipta Kerja berimplikasi secara langsung pada keberlangsungan UMKM.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjadi pengejawantahan dari berbagai peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan hukum dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penjabaran mengenai pengaturan hukum di bidang UMKM tersebut turut menjadi bahasan pokok dalam penyelenggaraan webinar “Implementasi UU Cipta Kerja Terkait Dengan Modal Perseroan dan PT Untuk UMK” oleh Prima Lexika Cendekia Consulting, pada Jumat (4/12). Dalam webinar itu hadir sebagai dua orang narasumber yang berasal dari elemen UMKM, yaitu Syahnan Palipi selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikindo) dan Juharsa Brataatmaja selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikindo).

Dalam pemaparannya yang bertajuk “Persepsi UMKM Mengenai UU Cipta Kerja,” Syahnan mengemukakan bahwa pengaturan omnibus law bermula dari 16 paket kebijakan ekonomi. Namun paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 2018 dinilai belum efektif. “Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 2018 tidak memberikan perubahan yang signifikan terkait besaran investasi yang masuk di Indonesia,” tegas Syahnan. Ia menegaskan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh investor adalah terkait dengan perizinan yang masih berbelit di tingkat daerah.

“Banyak dari pelaku UMKM belum memahami mengenai Omnibus Law yang ditujukan untuk mendorong perekonomian negara yang ditopang oleh UMKM,” jelas Syahnan. Selain itu, Syahnan menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pengupahan paling kompleks di dunia merujuk pada ragam bentuk upah minimum. “Oleh karena itu, Hipmikindo mendorong pembentukan peraturan daerah yang menjadi turunan dari pengaturan UU Cipta Kerja untuk menguatkan UMKM,” ujar Syahnan. Namun meskipun demikian, Syahnan menegaskan bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut yang belum termuat di dalam ketentuan UU Cipta Kerja mengenai UMKM yaitu mengenai pengaturan terkait diklat dan kompetensi bagi UMKM seperti pendampingan UMKM secara berkelanjutan termasuk kerjasama permodalan melalui kerjasama antar badan dan lembaga. “Perlu ditegaskan bahwa melalui diberlakukannya UU Cipta Kerja, UMKM harus juga dapat memahami secara lebih lanjut e-business, e-commerce, dan e-marketing,” tegas Syahnan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Juharsa dalam paparannya yang berjudul “Persepsi UMKM dan Usulan Pengaturan Terkait Kemudahan Berusaha, Modal Dasar, dan PT Untuk UMK,” pada Jumat (4/12). Juharsa mengemukakan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu tingkat produktivitas yang rendah, terbatasnya akses dalam mendapatkan sumber daya khususnya permodalan, teknologi informasi, dan pemasaran serta iklim usaha yang tidak kondusif. “Perlu juga untuk digarisbawahi bahwa banyak UMKM yang tidak berbentuk usaha formal,” tegas Juharsa.

Selain itu, Juharsa menegaskan bahwa Hipmikindo mengapresiasi kebijakan Pemerintah dalam implementasi UU Cipta Kerja terkait modal perseroan dan PT untuk UMK. “Hipmikindo mendorong bahwa upaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stakeholder dapat membantu sosialisasi program implementasi UU Cipta Kerja,” tegas Juharsa. Juharsa mengemukakan perlu dilakukan harmonisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

 

KJP

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*