Pemerintah Buat Roadmap Transisi Energi, Mantapkan Rencana Pensiunkan PLTU
“Kedepannya tidak akan ada PLTU batubara baru di Indonesia. Semua pembangkit listrik nantinya akan diarahkan menuju energi terbarukan.”
Saat ini, Pemerintah Indonesia semakin berambisi untuk mencapai target emisi nol karbon (net zero carbon emission). Hal ini dibuktikan dengan segera dibuatnya peta jalan (roadmap) untuk transisi energi, yang dimana didalamnya mencantumkan rencana pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu strateginya.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro, Masyita Crystallin, mengatakan bahwa pembuatan roadmap tersebut nantinya akan melibatkan tiga kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kalau pertanyaannya berapa total yang akan ditutup [PLTU], kita dari masing-masing kementerian sedang menyiapkan roadmap untuk transisi energi. Jadi dalam roadmap ini berapa giga yang akan ditutup sampai 2040 dan seterusnya,” ujar Masyita, Kamis (13/7/2022).
Selain itu, Masyita juga menuturkan bahwa ketiga kementerian tersebut akan membahas mengenai pemberian relaksasi fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan penurunan karbon. Nantinya akan dilakukan dikalkulasikan insentif yang diberikan dari jumlah emisi karbon yang diturunkan tersebut. “Karena sektornya sama, maka sektornya akan berkoordinasi, yang duluan, berapa turunnya. Begitu juga dari Kementerian Keuangan soal carbon tax,” pungkasnya.
Terlebih, Masyita menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak investor yang menunjukan ketertarikannya akan rencana-rencana proyek energi baru terbarukan (EBT). Sehingga menurutnya, kebijakan transisi energi ini bisa berjalan seiring dengan adanya eksistensi investor yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan proyek-proyek EBT. “Yang sudah tertarik sudah banyak, berbagai perusahaan, organisasi filantropi dan lainnya,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif memastikan bahwa kedepannya tidak akan ada PLTU batubara baru di Indonesia. Semua pembangkit listrik nantinya akan diarahkan menuju energi terbarukan. “Kalau tidak, bagaimana mau bisa mencapai emisi yang bersih?” ujarnya saat Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.
Berbicara mengenai emisi bersih, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk menekan emisi karbon di Indonesia sangatlah tinggi, yakni bisa mencapai Rp 3500 triliun. Biaya ini diperlukan untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen setara 314 juta ton CO2, atau 41 persen yang setara 446 juta ton CO2. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja sebagai komparasi hanya sebesar Rp 3000 triliun.
Atas hal itu, Sri Mulyani mengharapkan adanya peran swasta dalam upaya pengurangan emisi karbon ini.
“Peran swasta sangat penting, peran keuangan (dari) internasional sangat-sangat penting. Dan itulah mengapa pertanyaan tentang bagaimana Anda dapat membuat kebijakan untuk memungkinkan dan menarik pembiayaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah untuk dapat membiayai pengurangan CO2 dalam konteks global,” terang Sri Mulyani.
