Tarif PPN Tidak Ditunda, Pemerintah Monitor Pengendalian Inflasi di Masyarakat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tetap berlaku 1 April 2022. Namun, terdapat dampak dari adanya kenaikan tarif PPN ini yang bisa mendorong terjadinya inflasi pada April 2022
Pemerintah tidak akan menunda untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dimana kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% tetap berlaku 1 April 2022. Sri Mulyani mengatakan jika kenaikan PPN ini justru akan meningkatkan bantalan ekonomi bagi penduduk miskin.
Berpendapat lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan jika dampak dari adanya kenaikan tarif PPN ini bisa mendorong terjadinya inflasi pada April 2022. Bhima juga memperkirakan kenaikan inflasi dapat mencapai 1.4% secara bulanan.
Proyeksi ini tidak hanya didasarkan pada kenaikan tarif PPN, tetapi juga kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik non subsidi. Penyesuaian dari harga LPG juga menjadi salah satu faktor penghitungan proyeksi tersebut.
“Ini kembali terjadi karena melihat pergerakan harga minyak mentah dunia ini sudah di atas US$ 118 per barel. Jadi ini salah satu kekhawatiran berlanjutnya tren harga energi global yang meningkat akibat invasi Rusia ke Ukraina,” ujar Bhima.
Bhima juga mengatakan bahwa kenaikan inflasi dapat membuat bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga lebih cepat. Penyesuaian cepat ini nantinya akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi di level produsen dan ujungnya berimplikasi pada level konsumen.
“Suku bunga acuan kalau lebih cepat dinaikkan itu akan berdampak juga terhadap kenaikan biaya produksi di level produsen dan bisa diteruskan ke level konsumen,” katanya.
Bhima menambahkan, terdapat pula risiko dari kenaikan harga bahan pokok, baik imbas dari perang yang mengakibatkan tren harga masih meningkat, hingga momentum Ramadan dan lebaran nanti.
“Jadi saat Ramadan dan lebaran, permintaan juga biasanya meningkat dan ini ada tambahan dari PPN,” kata Bhima.
Oleh karena itu, Bhima berharap pemerintah dapat melakukan kajian terlebih dahulu mengenai kenaikan tarif PPN ini, atau dapat menunda hingga tahun berikutnya.
“Harus diperhatikan juga kesiapan dari daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok,” ucapnya.
Sependapat dengan Bhima, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Diana Dewi, melihat dari pengalaman beberapa negara lain jika kenaikan PPN memang akan memicu inflasi. Hal ini terjadi karena PPN akan berdampak langsung pada konsumen yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Kondisi saat ini memang pasar belum benar-benar pulih akibat pandemi sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Diana.
Diana juga menambahkan bahwa sektor makanan dan minuman adalah sektor yang diprediksi akan berdampak besar karena kenaikan PPN ini.
“Kami berharap pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga yang diakibatkan kenaikan tarif PPN ini agar dapat terkendali. Apabila hal ini dapat dilakukan maka pengaruh terhadap inflasi juga dapat dikendalikan,” ucap Diana.
Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menilai bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN ini akan berdampak langsung pada inflasi.
“Dengan kebijakan pemerintah untuk memperluas cakupan PPN serta menaikkan PPN menjadi 11 persen, diperkirakan tambahan inflasi sebesar 0,3 ppt hingga 0,35 ppt,” kata Josua.
Josua juga mengatakan bahwa kenaikan inflasi dapat menekan daya beli masyarakat dan untuk titik tertentu dapat berakibat pada melambatnya daya beli tersebut. Josua menambahkan jika tekanan inflasi akan cenderung lebih melandai seandainya pemerintah dan bank sentral dapat memperkuat koordinasi, termasuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Dengan stabilitas harga pangan dan inflasi sisi supply terutama energi maka diharapkan dampaknya akan tetap menjaga daya beli masyarakat sedemikian sehingga momentum pemulihan ekonomi juga diperkirakan akan terus berlanjut,” jelas Josua.
FDW
