Tren Pembiayaan Hijau Matikan Batubara?
“Tren pembiayaan hijau dinilai mengakibatkan berkurangnya akses kredit untuk sektor pertambangan yang mana akan mempengaruhi proyek pengembangan smelter, gasifikasi batu bara yang merupakan proyek dengan kebutuhan anggaran investasi yang besar di Indonesia.”
Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mendukung pembiayaan di sektor usaha yang mendukung adanya perekonomian yang ramah lingkungan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembiayaan hijau. Terlebih, dengan telah diratifikasinya Perjanjian Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai komitmen penurunan gas rumah kaca Indonesia di 2050.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, menyatakan bahwa pembiayaan hijau akan mengancam keberlangsungan rencana investasi jangka panjang di sektor batu bara.
Hendra berpendapat bahwa tren pembiayaan hijau dinilai mengakibatkan berkurangnya akses kredit untuk sektor pertambangan yang mana akan mempengaruhi proyek pengembangan smelter, gasifikasi batu bara yang merupakan proyek dengan kebutuhan anggaran investasi yang besar di Indonesia.
“Investasi jangka panjang yang keekonomiannya sulit itu pasti pembiayaannya akan sulit,” ujarnya, Jumat (27/5/2022).
Adapun sebagaimana pendapat Hendra, saat ini perusahaan tambang batu bara di Indonesia telah menerapkan aspek environmental, sosial, governance (ESG) sebagai upaya bagi perusahaan agar terus mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.
Kendati demikian, tren pembiayaan bagi sektor batu bara menurutnya kian terbatas. “Perusahaan pasti memperlihatkan kinerjanya yang berdasarkan ESG, tapi memang pendanaan makin terbatas,” jelasnya.
Tidak dalam waktu dekat
Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, menjelaskan bahwa walaupun Indonesia memiliki visi untuk menerapkan ekonomi yang ramah lingkungan, namun pemberhentian pembiayaan ke sektor energi batu bara menurutnya tidak mudah untuk dilakukan.
Piter menuturkan bahwa peralihan sumber energi ke energi terbarukan membutuhkan proses dan upaya yang cukup panjang. Sehingga proses peralihan ini menurutnya sulit untuk terjadi dalam waktu dekat.
“Saat ini energi baru terbarukan belum berkembang dan kita masih sangat membutuhkan subsektor pertambangan batu bara,” ujar Piter.
Mendukung pernyataan ini, Pengamat Ekonomi Perbankan Binus University, Doddy Ariefanto, juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia belum memiliki teknologi dan finansial yang “siap” untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan.
“Kita sebagai negara berkembang juga dilematis. Sehingga perlu duduk bareng antara pengusaha, perusahaan keuangan hingga regulator yang bisa mendorong hal itu, dengan memberikan intensif, baik berupa insentif pajak, suku bunga, dan lain-lain,” tuturnya.
AA
