Ungkap Berbagai Permasalahan Kawasan Industri, Himpunan Kawasan Industri Minta Ini ke Pemerintah
“HKI meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus untuk urusan perizinan kawasan industri serta adanya regulasi khusus dibidang perpajakan untuk kegiatan dan Industri di dalam kawasan industri.”
Direktur Utama Krakatau Sarana Properti (KSP), Ridi Djajakusuma mengungkapan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam kawasan industri di Indonesia. Menurutnya, kawasan industri memiliki signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan demikian sudah sepatutnya agar kawasan industri lebih diberi perhatian oleh pemerintah.
“Masih banyak permasalahan kawasan industri di daerah seperti infrastruktur yang belum mumpuni. Padahal, kawasan industri memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tiap tahunnya. Belum lagi masalah perizinan yang kadang juga menghambat pengembangam kawasan industri di daerah,” ujar Ridi.
Menambahkan pernyataan tersebut, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa kawasan industri di daerah-daerah di Indonesia masih membutuhkan percepatan dan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini tentunya memerlukan dukungan pemerintah seperti salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur mengenai Penyediaan Infrastruktur Industri.
Kemudian, Sanny juga menuturkan bahwa kedepannya dibutuhkan suatu perencanaan kawasan industri yang lebih selektif dalam pengembangan potensi ekonomi dan daya dukung lokasi serta dilaksanakannya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja SDM di daerah-daerah yang terdapat kawasan industri melalui pendidikan Vokasi. Hal ini guna memberikan daya saing pada kawasan-kawasan industri sehingga memiliki daya saing untuk bisa menarik investasi.
Selain itu, HKI meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus untuk urusan perizinan kawasan industri serta adanya regulasi khusus dibidang perpajakan untuk kegiatan dan Industri di dalam kawasan industri untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi di kawasan industri. Ia juga meminta kepada Menteri Perindustrian agar membuat suatu Nota Kesepahaman dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menetapkan harga gas di lingkup industri kawasan industri dengan satu harga yakni US$ 6,00/MMBTU.
Adapun Sanny mengatakan bahwa kawasan industri membutuhkan dukungan dalam menunjang digitalisasi agar kawasan industri Indonesia dapat berkembang ke 4.0. “Bukan hanya guide line atau arahan tapi HKI juga memerlukan dukungan infrastruktur digital untuk bisa mengembangkan kawasan industri 4.0. Untuk itu HKI akan membentuk tim untuk menyusun konsep kawasan industri digital dan tematik,” jelasnya.
AA
