Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sugiarto Sumas menjelaskan bahwa Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020, meski tidak dinikmati seluruh daerah di Indonesia.
“Perjalanan bonus demografi sudah mulai terjadi pada tahun 2020, yang usia-usia produktif sudah mulai banyak. Dan akan terjadi puncak bonus demografinya di tahun 2030, bahkan di 2040 pun masih ada, akan tetapi itu sudah mulai menurun karena jumlah orang lansia itu lebih banyak lagi. Sehingga ya itu, lebih banyak yang ditanggung,” ujar Sugiarto dalam acara 1st Indonesia HR Journey & Expo 2017 yang bertema “How To Stay Relevant in The Future?” di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10) lalu.
Sugiarto menjelaskan yang dengan bonus demografi adalah ketika penduduk yang berusia produktif lebih banyak. Yakni, jumlah usia angkatan kerja dengan rentang usia 13-64 tahun mencapai 70%. Sedangkan 30% penduduk lainnya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 12 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. (Baca Juga: Indonesia Harus Antisipasi Bonus Demografi Sejak Dini).
“Ketika jumlah yang produktif itu lebih besar 2 kali lipat dari yang tidak produktif. Itu lah kira-kira sederhananya bonus demografi dan kita gambarkan bahwa jendela peluangnya itu terjadi sekitar 2020-2035. Itu kalau Indonesia,” ujar Sugiarto.
Sugiato menjelaskan tingginya usia produktif ini dapat memberi indikasi bahwa dependency ratio pada periode itu rendah. Hal ini dikarenakan proporsi usia tidak produktif sehingga menjadi rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. (Baca Juga: Regulasi Hubungan Kerja dalam Bisnis Transportasi Online Perlu Dikaji).
Lebih lanjut, Sugiarto menuturkan sudah ada beberapa wilayah di Indonesia ini yang bonus demografinya sudah berjalan. Misalnya adalah DKI Jakarta itu sudah ada. Namun, di sisi lain, ada juga yang tidak pernah mendapatkan bonus demografi, seperti daerah Sumatera Utara.
“Kenapa? Karena yang produktif itu merantau. Kemudian ada lagi yang tidak pernah menerima bonus demografi, misalnya adalah daerah Padang atau Sumbar (Sumatera Barat,-red), karena pergi atau ke luar dari Indonesia atau dari Padang bahkan keluar dari Indonesia,” jelas Sugiarto. (Baca Juga: Ada Enam Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia yang Jadi Fokus Kemenaker).
Sugiarto menjelaskan jika sudah bicara soal bonus demografi sesungguhnya harus melihat dari provinsi per provinsi. Bahkan, sampai kabupaten per kabupaten pun perlu diamati, agar permintaan pekerja dengan kebutuhan sektoral bisa disesuaikan. “Tapi marilah kita bicara terlebih dahulu se-Indonesia,” katanya.
Oleh Karena itu, Sugiato menegaskan pemerintah harus mengantisipasi bonus demografi ini dengan menyiapkan beberapa kebijakan dan punya pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan. Ia optimis jika sudah mengantisipasi hal ini, kemungkinan ancaman yang dikhawatirkan tidak akan terjadi.
(PHB)
