Sri Mulyani Usulkan Cukai Minuman Berpemanis Kepada DPR
Bikin diabetes, minuman berpemanis diusulkan kena cukai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meminta persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis. Alasan utama pengenaan cukai ini sebagai salah satu cara mengurangi beban BPJS Kesehatan, yang mana minuman tersebut menjadi penyebab utama diabetes di Indonesia.
Untuk itu minuman pemanis diharapkan disetujui obyek cukainya. Kami mengusulkan minuman yang mengandung gula dan pemanis, yang siap untuk dikonsumsi kena cukai, kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2) lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan yang menjadi objek cukai minuman berpemanis di sini adalah minuman mengandung pemanis seperti gula dan pemanis buatan yang siap dikonsumsi. Lalu, konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran.
Baca Juga: Ini Lima Lampiran Untuk Persyaratan Perekaman Bea Cukai
Adapun tarif cukai yang diusulkan Sri Mulyani pada produk minuman berpemanis adalah Rp1.500 per liter untuk teh kemasan. Produksi teh kemasan ini mencapai 2.191 juta liter per tahun, dari total produksi itu potensi penerimaannya mencapai Rp2,7 triliun. Untuk produk karbonasi, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukainya sebesar Rp2.500 per liter. Tercatat produksi minuman karbonasi ini mencapai 747 juta liter. Dari sini potensi penerimaan negara mencapai Rp1,7 triliun. Usulan selanjutnya adalah tarif cukai untuk produk minuman berpemanis lainnya seperti minuman berenergi, kopi, konsentrat dan lainnya sebesar Rp2.500 per liter. Total produksi minuman ini sebesar 808 juta liter dengan potensi penerimaan sebesar Rp1,85 triliun.
Namun,pemerintahjuga memberikan pengecualian cukai terhadap produk minuman berpemanis yang dibuat dan dikemas non-pabrikasi, madu, jus sayur tanpa tambahan gula, dan barang yang diekspor yang mudah rusak dan musnah.
Untuk diketahui, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia di atas 15 tahun meningkat cukup tajam, dari 1,5% di 2013 menjadi 2% penduduk.
SF
 meminta persetujuan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis.){kind=link}