Anak Usaha Kapal Api Tak Bayar THR, Ini Upaya Hukumnya

Anak Usaha Kapal Api Tak Bayar THR, Ini Upaya Hukumnya

“PT Agel Langgeng selaku anak usaha produsen kopi merek Kapal Api dikabarkan tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) terhadap pekerjanya.”

Beberapa waktu lalu, tersebar informasi bahwa anak usaha produsen kopi merek Kapal Api, yakni PT Agel Langgeng (PAL) tidak melakukan pembayaran THR terhadap para pekerjanya. Lebih parahnya, dikabarkan tidak dibayarnya THR oleh pihak PAL dilakukan kepada para pekerja yang telah lebih dahulu terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga: Ojol Tidak Berhak dapat THR dari Perusahaan, Ini Sebabnya

Dilansir kompas.com (12/04/2023), Kepala Biro Humas Ketenagakerjaan (Kemenaker), Chairul Fadhly, mengatakan pihaknya masih menunggu kabar lanjutan terkait adanya peristiwa tidak dibayarnya THR terhadap karyawan ter-PHK di PAL yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Di samping itu, berdasarkan keterangan Fadhly, pihak Kemenaker beranggapan peristiwa tersebut adalah suatu pelanggaran yang kemungkinan besar dapat menyebabkan pihak perusahaan terkait terkena sanksi berupa administratif hingga pencabutan izin usaha.

“Aturannya kan sudah ada. Jelas ada konsekuensinya, akan ada pemeriksaan, terus dicek apabila memang itu benar, terus dilakukan proses penelusuran. Kemudian, kita akan melakukan pasti praduga tak bersalah dulu, baru para pihak kita mintakan klarifikasi,” ujar Fadhly.

Adapun berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Permenaker No. 6 Th 2016), disebutkan bahwa pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR.

“Selanjutnya kita masuk ke aturan atau regulasi yang ada. Seperti aturan penalti 5 persen berkaitan dengan tidak dibayarkannya THR, sanksi administratif, dan rekomendasi perusahaan itu kepada pemerintah daerah,” pungkas Fadhly.

Sebagai informasi, terdapat beberapa sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR, baik secara penuh maupun membayar dengan cara mencicil. Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36 Th 2021), menyebutkan sanksi dimaksud, antara lain:

1. 1. Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis;
   2. Pembatasan kegiatan usaha;
   3. Penghentian sementara atau sebagian alat produksi;
   4. Pembekuan kegiatan usaha.

Upaya Hukum Pekerja Apabila THR Bermasalah

Kasus pada perusahaan PAL memperlihatkan adanya situasi THR bermasalah. Konteks bermasalah dimaksud ialah tidak dibayarkannya THR, khususnya pada pekerja yang sebelumnya telah di-PHK.

Guna menyediakan wadah bagi para pekerja/buruh yang memiliki kondisi serupa, yakni THR bermasalah. Berdasarkan amanah Permenaker No. 6 Th 2016 dan PP No. 36 Th 2021, Kemenaker membentuk posko pengaduan THR yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. 1. Mengupayakan agar perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
   2. Mengimbau perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR;
   3. Membentuk posko THR tahun 2023 di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui situs poskothr.kemnaker.go.id; dan
   4. Mengawasi pelaksanaan pemberian THR di wilayah masing-masing.

Dengan adanya posko THR yang disediakan oleh Kemnaker, para pekerja/buruh dapat melakukan pelaporan apabila ditemukan adanya kondisi THR bermasalah (tidak dibayarkannya THR). 

Lebih lanjut, dilansir kemnaker.go.id, terdapat beberapa cara untuk melakukan pelaporan ataupun konsultasi perihal THR 2023, meliputi:

1. 1. Pengaduan/konsultasi melalui situs resmi posko THR poskothr.kemnaker.go.id;
   2. Melalui call center, dengan menghubungi nomor 1500-630;
   3. Melalui Whatsapp, layanan konsultasi dan pengaduan THR dengan menghubungi nomor 0811-9521-150 atau 0811-9521-151; dan
   4. Melalui posko tatap muka, Anda dapat melakukan konsultasi dan pengaduan THR dengan mengunjungi PTSA Kemnaker secara langsung yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Gedung B lantai 1, DKI Jakarta. Posko ini buka dari pukul 08.00-14.00 WIB.

MIW