Aspek Hukum Dalam Pembuatan Suatu Siniar (Podcast)

0
189
Aspek Hukum Dalam Pembuatan Suatu Siniar (Podcast)

Aspek Hukum Dalam Pembuatan Suatu Siniar (Podcast)
Oleh: Glenn Wijaya, LL.B., S.H., CFTP*

Siniar atau dalam bahasa Inggris kerap disebut sebagai podcast tiba-tiba menjamur di musim pandemi ini. Hal ini tidaklah mengherankan karena semakin banyak orang yang diam di rumah untuk bekerja (work from home atau “WFH”) dan kurangnya waktu beraktivitas di luar seperti bepergian ke tempat-tempat perbelanjaan dan bioskop ataupun kafe, misalnya. Ketiadaan aktivitas di luar rumah yang biasanya memakan waktu, kini membuat aktivitas di rumah semakin intens, dan semakin banyak orang yang berupaya mencari hiburan melalui mendengarkan siniar. Bahkan, faktanya, semakin banyak pula para penyiar siniar “dadakan” yang tiba-tiba muncul karena pembuatan siniar tak serumit membuat video.

Keuntungan dari membuat siniar dan menyiarkannya, antara lain, adalah monetisasi melalui iklan, pemasaran produk atau jasa, atau sekedar mencari jaringan baru. Ada pula yang motifnya lebih kepada bagaimana mengeluarkan unek-unek yang selama ini hanya dikemas dalam bentuk tulisan. Apapun itu alasan dan motifnya, siniar sudah menjadi tren baru tak terbantahkan di Indonesia. Lantas, di tengah derasnya arus siniar di Indonesia, apakah para penyiar siniar sudah paham dengan apa aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang harus ditaati?

Penulis di sini memuat beberapa aspek hukum yang mungkin relevan dalam pembuatan suatu siniar.

  1. HAK CIPTA

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang relevan dalam pembuatan suatu siniar adalah hak cipta yang sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Hak cipta, menurut bagian Pertimbangan UU Hak Cipta, merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan, ditegaskan pula pada Alinea keduanya, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelas bahwa hak cipta sudah sangat penting posisinya di kehidupan bermasyarakat, dan tentu saja, dalam kaitan dengan topik artikel ini karena rentan disalahgunakan oleh para penyiar atau pembuat siniar.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari aspek hukumnya menurut UU Hak Cipta ini adalah:

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

  1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
  2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
  3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
  4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
  5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

  1. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan
  5. Kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

  1. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
  2. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
  3. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan pidana di bidang hak cipta yang terdapat pada Bab XVII pada UU Hak Cipta dari Pasal 112 hingga 120 yang perlu juga mendapat perhatian para pembuat konten siniar dan penyiar.

  1. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kalau aspek kedua, tentu sudah sangat dikenal masyarakat, yang terkenal dengan nama UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). UU ITE banyak memuat sanksi pidana yang perlu menjadi perhatian podcasters tanah air. Berikut beberapa pasal pentingnya:

Pasal 45A

 1)   Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2)    Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

  1. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Meskipun aspek ini ada kaitannya dengan UU ITE di atas, namun perlu ditekankan bahwa selain UU ITE, kita mempunyai aturan yang sangat khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data-data pribadi narasumber atau data-data pribadi seseorang atau lebih yang dibahas pada suatu siniar harus dipertimbangkan apakah boleh disebar atau tidak. Apabila tidak ada persetujuan, maka bisa saja sang penyiar dan/atau pembuat siniar dikenai sanksi-sanksi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan, antara lain UU ITE di atas, dan juga peraturan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  1.     PORNOGRAFI

Aspek pornografi perlu dipertimbangkan karena menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”), pada bagian Pertimbangan sudah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pornografi tak hanya gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, foto saja, namun juga suara, bunyi, dan percakapan bahkan bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

Sangat relevan karenanya untuk melihat ketentuan-ketentuan UU Pornografi.

 Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. Kekerasan seksual;
  3. Masturbasi atau onani;
  4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. Alat kelamin; atau
  6. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

  1. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  2. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  3. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  4. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Akhir kata, Penulis melihat bahwa tren membuat dan menyiarkan siniar akan semakin meluas ke seantero Nusantara di tengah pandemi ini dan tentunya kerja sama dari berbagai pihak untuk membuat dan menyiarkan siniar yang patuh hukum menjadi keharusan karena negara ini adalah negara hukum (rechtstaat). Semoga siniar terus bersinar di Indonesia dan membawa kemaslahatan bagi banyak orang, dan bukan membawa mudarat. 

*Tulisan ini adalah atas nama pribadi Penulis, dan bukan mewakili pendapat Kantor Hukum, dan tulisan ini tidak dapat dianggap sebagai advis hukum.

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Glenn Wijaya, LL.B., S.H., CFTP. Artikel ini merupakan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*