Ini Berbagai Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlu dibentuk undang-undang payung terhadap perlindungan data pribadi.

0
5704
Sumber Foto: http://elsam.or.id

Di era data dan informasi yang semakin berkembang belakangan ini, perlindungan data pribadi merupakan sebuah suatu hal yang harus dilakukan. Perlindungan tersebut bukan hanya merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), tetapi juga amanat yang disampaikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Teguh Arifiyadi mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai aturan mengenai data pribadi, tetapi masih menerapkan model yang terpisah dan terpecah-pecah. Hal demikian dituturkan oleh salah satu pendiri ICLC ini kepada KlikLegal pada Senin (17/7) melalui sambungan telepon.

“Tergantung pada pengaturan masing-masing sektor. Jadi, data pribadi itu setiap sektor mengatur spesifikasi maupun pengaturan atau mekanisme terkait pemanfaatan ataupun penggunaan data pribadi tersebut,” ujarnya.

Berkaitan dengan perlindungan mengenai data pribadi, Teguh menyatakan bahwa ada bebagai peraturan yang menyebutkan hal-hal mengenai data pribadi. “Jadi, bukan terkodifikasi dalam satu regulasi,” ucapnya.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dikutip dari Makalah Perlindungan Data Elektronik: Privacy & Data Pribadi + Cybersecurity oleh Edmon Makarim dalam acara Public Lecture bersama UN Special Rapporteur on the Right to Privacy pada akhir April 2017 lalu, disebutkan bahwa setidaknya ada 20 Produk Hukum yang memuat Pasal-Pasal mengenai Data Pribadi sebagaimana dijelaskan dalam table berikut:

Produk Hukum Jumlah Pasal
1.        Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi 48 Pasal
2.        Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik 37 Pasal
3.        Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 13 Pasal
4.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 8 Pasal
5.        Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 6 Pasal
6.        Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pertuubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomro 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 6 Pasal
7.        Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Revisi Administrasi Kependudukan 4 Pasal
8.        Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik 3 Pasal
9.        Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Pasal
10.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2 Pasal
11.    Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2 Pasal
12.    Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih 2 Pasal
13.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi 1 Pasal
14.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik 1 Pasal
15.    Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television / IPTV) 1 Pasal
16.    Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 1 Pasal
17.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 1 Pasal
18.    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 1 Pasal
19.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 1 Pasal
20.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 1 Pasal

 

Salah satu contoh perlindungan data pribadi yang sudah diterapkan sejak lama adalah di sector kesehatan. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

Kemudian Pasal 57 ayat (2) menambahkan bahwa “Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur perlindungan data pribadi. Pasal 1 ayat (22) mendefinisikan Data Pribadi sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Pasal 2 huruf (c) menegaskan bahwa salah satu hak penduduk yaitu memperoleh perlindungan atas data pribadi serta huruf (f) mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Sedangkan, data pribadi penduduk yang harus dilindungi, sebagaimana disebut Pasal 84 ayat (1), di antaranya adalah: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK ayah;dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Adanya berbagai macam peraturan tersebut, Teguh menyatakan bahwa perlu adanya payung atau induk yang akan menjembatani pengaturan dari masing-masing sektor. Dengan demikian, hal tersebut dapat membuahkan pemahaman yang lebih komperhensif. “Payung hukum tersebut baik itu dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah itu bisa menjadi penghubung ketika masing-masing sektor itu berinteraksi terkait dengan pemanfaatan maupun pertukaran data pribadi,” pungkasnya.

(LY)

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*